- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Bakal calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi santai keputusan DPP Golkar mencabut dukungan terhadap dia untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.
Pria yang akrab disapa Emil ini menyebutkan, belum ada sikap resmi dari DPP Golkar usai dikeluarkannya keputusan tersebut.
"Informasi itu datang dengan bentuknya dari JPEG (format gambar), jadi sampai sekarang saya belum menerima secara resmi," ujar Emil di Pendopo Kota Bandung Jawa Barat, Senin, 18 Desember 2017.
Menurut Emil, berkaca dari pemberian dukungan Golkar beberapa waktu lalu, pihaknya tidak akan percaya bahkan mengakui apapun keputusan DPP sebelum menerima berkas asli di tangan.
"Dahulu juga kan gosip SK keluar, saya juga enggak berkomentar karena saya belum pegang. Baru setelah pak Idrus datang ke sini membawa suratnya saya pegang dan ada tanda tangannya baru saya berkomentar," ujarnya.
Meski telah ada pernyataan resmi dari Golkar soal pencabutan dukungan tersebut, pada Minggu, 17 Desember 2017, Emil tetap enggan mengonfirmasi surat tersebut. "Jadi hari ini juga sama, saya baca beritanya tapi saya belum bisa berkonfirmasi kebenarannya kira-kira begitu," ujarnya.
Dia menambahkan, "Kenapa? Karena ini urusan sangat penting, tentunya saya akan berikan komentar memadai setelah saya menerima dokumennya. Jadi per hari ini faktanya saya belum menerima, baru kabar burung via digital saja."
Sebelumnya, DPP Golkar mengeluarkan surat perihal Pencabutan Surat Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor R-552/GOLKAR/XII/2017, di Jakarta, Minggu, 17 Desember 2017. Surat ditandatangani Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Idrus Marham.
Ketua Harian Bappilu DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara menjelaskan, untuk menindaklanjuti keputusan DPP itu, pengurus daerah akan mematangkannya setelah Munaslub.
"Itu betul (bukan bodong lagi). Soal apa langkah yang akan diambil, kami akan merumuskannya setelah Munaslub selesai," ujar Iswara kepada VIVA.
Untuk rekomendasi baru DPP apakah akan mengambil hasil Rapimda yaitu Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur, Iswara menegaskan, hal itu merupakan hak DPP.
"Apakah ke pak DM, kami tidak tahu. Jika melihat fakta yang ada, sangat mungkin. Faktanya bahwa Pak DM kader yang loyal, konsisten dan fatsun pada keputusan partai," katanya.
