- VIVA/ Adi Suparman
VIVA – Bakal calon gubernur Jawa Barat 2018, Ridwan Kamil, menolak kedatangan perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat yang akan menyerahkan surat pengantar SK pencabutan dukungan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat di rumah Dinas Pendopo Kota Bandung.
Delegasi dari DPD di antaranya Wakil Sekretaris Bidang Hukum DPD Golkar Jawa Barat Suwarjono dan tiga pengurus Golkar tingkat Kabupaten Kota. Mereka datang ke Pendopo sekitar pukul 12.30 WIB. Sedangkan Ridwan Kamil saat itu tengah menjalani wawancara dengan awak media.
Bahkan, delegasi sempat disambut ajudan Ridwan Kamil, Karpati Wanda, untuk masuk ke ruang tamu. Namun, kedatangan mereka tidak dihampiri Ridwan Kamil.
"Saya tidak tahu kok RK sudah keluar, padahal kami disuruh ajudan untuk menunggu," ujar Suwarjono kepada awak media seusai menunggu kurang lebih 30 menit di ruang tamu Pendopo Kota Bandung Jawa Barat, Senin 18 Desember 2017.
Melihat sikap tersebut, delegasi DPD Golkar menyayangkan. Salah satu delegasi dari pengurus daerah Yayan Boyai menilai, seharusnya Ridwan Kamil menemui untuk bertegur sapa atau bersilaturahmi dengan pengurus Golkar meski keputusan politik Golkar berubah.
"Kami datang sopan, kalau ini tidak diterima, ya berarti tidak diterima. Yang penting kami datangnya secara sopan," kata Yayan.
Seperti diketahui, DPP Golkar mengeluarkan surat perihal Pencabutan Surat Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor R-552/GOLKAR/XII/2017 yang dikeluarkan pada Minggu 17 Desember 2017 di Jakarta dan ditandatangani Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Idrus Marham.
Ketua Harian Bappilu DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara, menjelaskan, untuk menindaklanjuti keputusan DPP itu, pengurus daerah akan mematangkannya setelah Munaslub.
"Itu betul (bukan bodong lagi). Soal apa langkah yang akan diambil, kami akan merumuskannya setelah Munaslub selesai," ujar Iswara kepada Viva.
Iswara menegaskan, untuk rekomendasi baru DPP apakah akan mengambil hasil Rapimda yaitu Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur, merupakan hak DPP.
"Apakah ke Pak DM, kami tidak tahu. Jika melihat fakta yang ada, sangat mungkin. Faktanya, bahwa Pak DM kader yang loyal, konsisten dan fatsun pada keputusan partai," katanya. (one)
