Kecelakaan Malah Diolok-olok, Wujud Sanksi Sosial ke Novanto

Ranjang yang digunakan Ketua DPR Setya Novanto di RS Medika Permata Hijau.
Sumber :
  • VIVA/Eduward Ambarita

VIVA – Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dalam beberapa bulan ini menjadi suguhan berita bagi masyarakat melalui media massa. Berlarut-larutnya proses hukum yang menjerat Novanto bahkan membuat publik merasa gerah dan geram.

Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin

Dalam mengekspresikan kegerahan dan kegeraman terhadap kasus ini, publik pun menyalurkan dengan membuat lelucon di media sosial, baik melalui kata, gambar maupun meme. Apalagi setelah terjadi kecelakaan Setya Novanto, dua hari silam.

Menanggapi fenomena tersebut, inisiator Gerakan Muda Partai Golkar, Mirwan BZ Vauly, mengatakan, munculnya meme tersebut adalah bentuk kritik masyarakat di era demokrasi.

Polisi Didesak Segera Usut Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Stop Kasus e-KTP

"Publik melakukan itu diterima saja. Ya, ini lah konsekuensi demokrasi. Sebuah kenyataan kritis publik adalah bagian penting," kata Mirwan dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 18 November 2017.

Apalagi katanya, Novanto adalah pejabat publik yang harus bisa menerima hal tersebut. Bahkan, ia menegaskan, banyaknya lelucon dan meme terkait kasus yang menjerat Novanto secara tidak langsung bisa dianggap sebagai sanksi sosial publik terhadap ketua umum Partai Golkar ini.

Respon Jokowi Usai Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Dilaporkan ke Bareskrim Polri

"Ini hukuman sosial. Reaksi yang ditimbulkan itu dari aksi. Publik atau masyarakat saat ini sudah cerdas dalam berpikir," katanya.

Selain itu, ia memandang hal yang terkait dengan Novanto saat ini mempunyai nilai berita yang sangat tinggi. Bahkan Partai Golkar, menurut dia, juga bisa terkena imbasnya.

"Dia bicara saja ada efeknya," ujarnya.

Dia pun meminta Novanto harus memperhatikan kedudukan dan jabatannya serta meminta dapat bijak untuk mengundurkan diri baik dari lembaga DPR maupun Partai Golkar.

"Problemnya popularitas dan memengaruhi elektabilitas. Semua media menampilkan, menginjak-injak akal sehat kita. Anak kecil lihat itu juga lucu dan ini suatu pendangkalan politik dan harus dihentikan," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya