VIVAnews - Sebanyak 18 ribu atau 75 persen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Garut, Jawa Barat, tidak memegang lagi Surat Keputusan pengangkatannya sebagai PNS. SK itu sudah digadaikan sebagai jaminan kredit ke Bank Jabar-Banten. Total PNS di Garut tercatat 24 ribu orang.
"Tidak menutup kemungkinan sisanya sebanyak 6 ribu pegawai menyimpan SK pegawai negerinya di bank lain," ujar Direktur Bank Jabar-Banten Cabang Garut, Rio Zakaria, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis 15 Oktober 2009.
Dijelaskannya, pada tahun 2008 lalu jumlah kredit yang tercantum di 16 bank yang ada di Kabupaten Garut totalnya mencapai Rp 2 triliun. Dimana dari dana sebesar itu, sekitar Rp 1,5 triliun merupakan kredit yang bersifat konsumtif dengan nasabah yang didominasi para pegawai negeri sipil. Bahkan kredit yang dikucurkan dari Bank Jabar sendiri untuk para pegawai negeri sipil ini mencapai Rp 650 miliar.
Kebanyakan para pegawai itu menjaminkan surat pengangkatannya untuk jangka waktu delapan tahun. Sedangkan besarnya pinjaman yang mereka ajukan bervariatif antara Rp 40 - 100 juta per orang atau setara dengan 60 persen dari gaji pokok. Sebagian besar uang tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan biaya cicilan perumahan yang keberadaannya kini sudah semakin menjamur.
Namun tandas Rio, terhitung 1 September lalu, pihaknya kini terpaksa menghentikan pemberian kredit terhadap pegawai negeri dengan alasan rasio utang yag ada sudah termasuk tinggi. Kebanyakan dari para pegawai negeri sipil itu kini lebih diarahkan untuk melakukan pinjaman ke koperasi yang ada di instansinya masing-masing. "Kini kita arahkan ke kopresi yang ada di instansi masing-masing. Sebab, akibat banyaknya yang kredit ke sini, pendapatan koperasi banyak yang turun," ujarnya.
Bahkan ke depannya, untuk meningkatkan kembali gairah koperasi, pihaknya telah menyarankan kepala instansi khususnya yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut untuk mengaktifkan kembali koperasinya. Sehingga, para pegawai pun dapat menikmati sisa hasil usaha dari koprasi tersebut.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Garut, Wawan Kurnia saat dimintai komentarnya menyatakan terjadinya fenomena yang dilakukan para pegawai tersebut telah menjadi pola hidup masyarakat Indonesia. Sebab menurutnya, menggadaikan surat pengangkatan menjadi cara yang mudah untuk mendapatkan pinjaman. "Mungkin para pegawai negeri ingin meningkatkan kualitas hidupnya makanya meminjam," pungkas dia dengan singkat.
Laporan: ADI | Garut
PDIP Akui Nominasikan Risma di Pilkada DKI tapi Bukan Satu-satunya Kandidat
Ketua DPP PDIP mengatakan partainya sedang menjaring bakal calon untuk Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 dan terbuka bagi siapa pun yang ingin mendaftarkan diri.
