- VIVA.co.id/ Zahrul Darmawan
VIVA.co.id - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, berkomentar soal Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tak setuju dibentuknya Densus Tindak Pidana Korupsi. Ia mengakui memang belum ada rapat terbatas (ratas) soal Densus Tipikor ini.
"Kan belum dibawa di Ratas, kan saya katakan juga ini pembentukan densus kan tentunya lembaga baru juga harus dibicarakan Menteri PANRB," kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.
Ia menekankan saat ini yang terpenting ada koordinasi antar seluruh penegak hukum. Sehingga ada juga sinkronisasi dan satu roadmap bersama.
"Ini yang perlu kita tindak lanjuti. Kemarin teman-teman dari KPK Pak Saut, Pak Agus juga bilang saran saya tentang perlunya kebersamaan koordinasi dalam membentuk roadmap terintegrasi penting. Saya kira itu perlu kita lakukan. Maksud dari Pak Kapolri itu densus baik-baik saja," kata Yasonna.
Menurutnya, semangat pemberantasan korupsi agar biar lebih cepat seperti mandat presiden juga dianggap penting. Tapi karena Densus Tipikor sudah menimbulkan polemik, maka perlu dibicarakan bersama.
"Kalau kita lihat dalam pemberantasan korupsi, roadmap masih perlu lembaga baru atau cukup yang ada sekarang kita berdayakan bersama-sama, menghilangkan ego sektoral, agendanya jelas, anggaran juga perlu jelas, kewenangan masing-masing jelas, itu akan lebih mudah," kata Yasonna.
Ia menekankan pentingnya program pencegahan melalui pendidikan dan gerakan moral anti korupsi. Sebab kultur juga harus dibangun.
"Kultur masyarakat untuk anti korupsi mulai dari anak SD kita bahkan TK sudah kita ajarkan budaya anti korupsi sampai ada 20 tahun ke depan kita sudah punya generasi baru," kata Yasonna.
Ia mengakui memang wacana Densus Tipikor ini memang belum dirataskan. Ia pun tak tahu apakah memang sudah ada komunikasi antara JK dengan Jokowi.
"Itu bos-boslah yang tahu, tetapi saya kira lebih penting koordinasilah, integrasi," kata Yasonna.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi oleh kepolisian hanya akan menciptakan ketakutan di kalangan lembaga penyelenggara negara.
Menurut JK, semakin banyaknya lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan pemberantasan korupsi, hanya akan membuat para pejabat pembuat kebijakan gentar saat menyusun atau hendak menggunakan anggaran karena tidak mau melakukan kesalahan yang bisa dianggap korupsi.
