VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan memenuhi permintaan DPR untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket, hari ini, Rabu, 20 September 2017.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, bahwa surat ketidakhadiran ini telah disampaikan ke DPR RI. "Kami sudah sampaikan respons terhadap surat dari DPR RI tanggal 18 September kemarin. KPK menyampaikan tidak bisa penuhi permintaan DPR agar KPK hadir RDP Pansus Angket," kata Febri.
Febri menjelaskan, KPK tak akan menghadiri RDP dengan Pansus Angket bentukan parlemen dengan pertimbangan aspek hukum. Apalagi, saat ini masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.
"Kami menghormati DPR secara kelembagaan dengan segala kewenangan yang dimiliki, namun tentu KPK juga perlu mempertimbangkan aspek hukum lainnya. Mulai dari UUD 1945, UU MD3, Tatib DPR yang semuanya masuk dalam materi yang sedang diuji di MK saat ini," katanya menambahkan.
Dalam RDP dengan Komisi III beberapa waktu lalu, KPK juga telah mengklarifikasi dan menjawab sejumlah hal yang mencuat di Pansus Angket. Karena itu, menurut Febri, sejatinya semua keingintahuan Pansus Angket sudah dijelaskan KPK dalam forum resmi lain.
"Untuk penjelasan dan jawaban terhadap beberapa materi yang sempat muncul di Pansus Angket pun sebenarnya dijelaskan KPK di forum RDP bersama Komisi III DPR. Itu sebagai bentuk penghormatan kami bersama pada fungsi pengawasan DPR. Bagi KPK, Komisi III DPR RI adalah mitra kerja.” (mus)
DPR Gelar Rapat Kerja Bersama Menhub Bahas Persiapan Mudik 2024
Rapat membahas persiapan Mudik 2024 tersebut dihadiri perwakilan enam dari sembilan fraksi di DPR RI.
