VIVAnews - Pemerintah masih menunggu waktu tanggap darurat yang ditetapkan selama dua bulan, untuk melakukan pendataan bangunan dan rumah yang rusak akibat gempa untuk di perbaiki.
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Mohammad Yusuf Asy'ari mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperbaiki rumah warga yang rusak, setalah proses tanggap darurat selesai.
"Kami bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan pendataan dan satu-satunya lembaga memiliki dana bencana. Sementara kita (Menpera) tidak boleh memiliki anggaran untuk prediksi bencana," kata Menpera di Sanur, Bali, Rabu 7 Oktober 2009.
Data akan valid, kata dia, setelah tanggap darurat selesai. Berapa besarannya masih belum tahu karena belum ada data lengkap.
Siapa saja yang nantinya akan mendapat KPR, Yusuf menjelaskan misalnya nasabah yang dulunya membangun rumah dari dana KPR dengan melihat tingkat kerusakan rumah. "Estimasi anggaran belum bisa ditentukan karena belum ada data akurat," jelasnya.
Setelah tanggap darurat selesai, baru akan dilakukan perhitungan jumlah biaya yang digunakan untuk rekonstruksi bencana dengan mengajukan anggaran kepada menteri keuangan dengan persetujuan DPR. "Berapa besarannya untuk pembangunan rumah di Padang, setiap daerah berbeda-beda," kata dia.
Sementara bantuan-bantuan yang selama ini diberikan menggunakan biaya minor yang diperoleh dari biaya penghematan lain dengan mengajukan kepada menteri keuangan.
Laporan: Wima Saraswati | Bali
VIVA.co.id
27 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Wow! Ada Senjata HS Kaliber 9 Mm di Dalam Mobil Polisi yang Tewas di Mampang Jaksel
Kriminal
27 Apr 2024
Polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti dalam dugaan kasus polisi tewas dari Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara Brigadir Ridhal Ali Tomi (RAT).
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
Lima orang kembali ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk 2015-2022. Tiga ditahan
Gibran Bantah Presiden Jokowi Gabung Golkar
Politik
27 Apr 2024
Gibran membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang menyebutkan Presiden Jokowi dan dirinya sudah masuk ke Golkar
Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot
Nasional
27 Apr 2024
Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia), Petrus Salestinus mengingatkan kepada Kejaksaan Agung agar tidak itu tidak menjadi bahan santapan para pejabat. Sebab,
Selengkapnya
Partner
Saldo DANA Gratis dari Google Untuk Kamu! Aplikasi aman dan menguntungkan, Klaim Sekarang Juga!
Gadget
sekitar 1 jam lalu
Nikmati saldo DANA gratis dari Google sekarang juga! Temukan cara mendapatkannya melalui artikel ini. Aplikasi aman dan menguntungkan.
Oppo A60 Hadir Menggunakan Snapdragon 680 Dan Fast Charging
Gadget
sekitar 1 jam lalu
Oppo baru saja merilis ponsel terbaru mereka di segmen entry-level, yaitu Oppo A60, yang pertama kali diluncurkan untuk pasar Vietnam. Menawarkan sejumlah Fitur Menarik
Palestina, panggung sejarah penuh konflik. Sejak Mandat Britania hingga Perang Dunia I, konflik antara Israel dan Palestina tumbuh. Perjuangan antara bangsa Arab, Inggris
Unjuk Gigi di Piala Asia Qatar, Ini Sederet Fakta Timnas U-23 Besutan Shin Tae Yong
Ceritakita
2 jam lalu
Timnas Indonesia U-23 mengunci tiket ke semifinal Piala Asia U-23, setelah menumbangkan Korea Selatan (Korsel) melalui drama adu penalti dengan skor 11-10.
Selengkapnya
Isu Terkini