- VIVA.co.id/johannesmarliem78
VIVA.co.id – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang mengakui KPK telah menerima laporan dari otoritas Amerika Serikat terkait kematian Johannes Marliem. Saut mengungkapkan, stakeholder setempat mengonfirmasi bahwa Direktur Boomorf Lone LLC itu tewas akibat bunuh diri.
"Laporan terakhir dia (Johanes Marliem) dipastikan bunuh diri. Ini Laporan terakhir dari otoritas di sana," kata Saut di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2017.
Senada dikatakan Ketua KPK, Agus Rahardjo. Namun, Agus belum mau membeberkan lebih rinci. Mantan Ketua LKPP itu hanya memastikan institusinya juga tengah menunggu hasil perkembangan penyelidikan pihak otoritas Amerika perihal penyebab yang membuat Johanes Marliem bunuh diri.
"Dia (otoritas AS) akan menemukan banyak hal pasti, nanti kami hubungkan setelah ada komunikasi dari mereka lagi. kan pasti mereka menghubungi kami lagi," kata Agus di lokasi yang sama.
Diketahui, Johanes Marliem salah satu orang yang diduga mengetahui rinci mengenai perjalanan proyek e-KTP yang berujung korupsi. Kini kasusnya tengah ditangani KPK. Dia dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut, berkontribusi menyediakan produk Automated Finger Print Identification System (AFIS) merek L-1.
Sebelum tewas di kediamannya di West Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat, beberapa pekan lalu, Johanes mengaku tahu peran para pejabat Tanah Air yang terlibat dalam kasus merugikan keuangan negara sekira Rp 2,3 triliun itu. ?Sayangnya?, meskipun telah dua kali didatangi pihak KPK selevel direktur di AS dan Singapura, Johanes tidak bersedia diperiksa secara formal atau BAP.
KPK sendiri sebelumnya menegaskan, tidak terpengaruh dengan kematian Johanes Marliem. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, pihaknya telah mengantongi ratusan bukti untuk menangani perkara yang kini telah menjerat lima orang tersangka, termasuk Ketua DPR Setya Novanto. (asp)
Yasonna Dorong Forum Pengembalian Aset Korupsi Century dan e-KTP di Forum AALCO
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, Indonesia punya pengalaman pengembalian aset hasil pidana korupsi dari luar negeri.
