- VIVA.co.id/ Lucky Aditya/ Malang
VIVA.co.id – Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepala daerah untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan. Hal itu diungkapkan Jokowi saat hadir dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Malang, Kamis, 20 Juli 2017.
"Menurut saya, perbaikan sistem pemerintahan harus terus diperbaiki sehingga jangan sampai ada pejabat kita yang meloncat pagar yang sudah ditentukan sistem itu. Perbaikan sistem sangat penting sekali," kata Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan wali kota se-Indonesia untuk patuh terhadap segala aturan hukum. Ia mengatakan, kepala daerah harus jeli agar tidak bingung memilih dan memilah kebijakan mana yang tidak merugikan rakyat.
"Yang kedua penindakan hukum yang membuat efek jera, itu juga harus. Tetapi ingat aparat juga harus bisa membedakan mana yang kebijakan mana yang nyolong duit rakyat harus dipisahkan. Ini yang membuat kepala daerah masih bingung mana yang harus dipilah," ujarnya menjelaskan.
Menurut Jokowi, jika memang sebuah kebijakan untuk kepentingan rakyat harus segera diambil keputusan. Ia juga berpesan kepada penegak hukum agar melihat jika memang itu sebuah kebijakan agar tidak dimasukkan ke wilayah pidana.
"Karena apapun itu namanya wali kota, bupati, gubernur memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Asal itu kebijakan iya tapi kalau ambil uang rakyat ya beda lagi," ujarnya menegaskan.
Selain itu, Jokowi meminta wali kota untuk fokus terhadap anggaran yang akan dirancang. Jokowi melarang keras anggaran pembangunan yang harus digarap suatu dinas justru dibagi-bagi kepada masing-masing dinas.
"Mulailah merancang anggaran yang fokus misalnya anggaran pembangunan Rp300 miliar diarahkan 60 sampai 70 persen fokus untuk yang kita inginkan apa. Misal kalau mau memperbaiki fasilitas, fokus ke perbaikan fasilitas misalnya memperbaiki trotoar. Jangan dibagi-bagi ke setiap dinas habis tidak jadi perbaikan fasilitas.” (mus)
