Yusril Dukung Usulan Habib Rizieq Bentuk Forum Rekonsiliasi

Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Nur Faishal

VIVA.co.id – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyepakati permintaan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Syihab untuk mengagas rekonsiliasi antara para aktivis, GNPF MUI dengan Pemerintah. 

Hakim MK Buka Suara soal Megawati Ajukan Amicur Curiae Terkait Sengketa Pilpres 2024

Menurut Yusril, rekonsiliasi ini penting untuk menghentikan gonjang-ganjing, serta memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. 

"Saya mengenal baik Habib Rizieq dan sejumlah ulama, mubaligh dan aktivis yang sekarang ini sedang menghadapi berbagai permasalahan hukum. Terhadap permasalahan ini, saya berpendapat bahwa Pemerintah seyogianya bersikap bijak," kata Yusril usai berbuka puasa dengan pengurus PBB di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2017.

Top Trending: Kisah Jenderal Agus Subiyanto, Sosok Aiptu FN hingga Istri Baru Habib Rizieq

Langkah bijak tersebut, menurut Yusril, dengan mengedepankan dialog serta langkah persuasif. Kemudian menghindari langkah-langkah yang agresif, seperti penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka. 

Dengan langkah tersebut tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan Pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis. "Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis. Karena itu merupakan mispersepsi dalam penegakan hukum ini," ujarnya.

Habib Rizieq Menikah Lagi karena Diminta Ketujuh Anaknya

Menurut Yusril, hakikat rekonsiliasi ini adalah ukhuwah dan persaudaraan. Tidak ada yang menang atau kalah. Sebab, hal yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa dan negara.

"Karena itu lah akan sangat baik jika Pemerintah merespons positif gagasan rekonsiliasi ini. Apalagi sekarang kita berada di pengujung bulan suci Ramadan dan sebentar lagi akan memasuki bulan Syawal di mana kita saling maaf-memaafkan," ujarnya.

Yusril mencontohkan, rekonsiliasi tersebut di antaranya dengan memberikan abolisi. Hal tersebut terbukti berhasil karena pernah dilakukan mantan Presiden BJ Habibie, di mana saat itu pemerintah memberikan abolisi kepada para tahanan orde baru. 

Pemberian abolisi kembali dilakukan di era mantan Presiden SBY. Abolisi diberikan kepada para anggota Gerakan Aceh Merdeka. 

"Saya akan berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama, mubaligh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik," ujarnya. 

"Kini semuanya tergantung Pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang lnsya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa."

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya