- MCH
VIVA.co.id – Wacana penggunaan gelang dengan chip bagi jemaah haji Indonesia hingga kini masih digodok. Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk satu buah gelang yang dapat dimonitor posisi dan juga kondisi kesehatan jemaah masih jadi kendala utama.
Pelaksana tugas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Nur Syam mengungkapkan, apabila nantinya dapat terwujud, gelang dengan chip ini bisa menjawab sejumlah persoalan dalam pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
"Gelang chip ini bisa memastikan posisi jamaah, kalau yang bersangkutan hilang. Selain itu, petugas haji bisa memantau kesehatan jamaah haji yang memakai gelang ini," ujarnya, Sabtu, 17 Juni 2017..
Dari hasil penghitungan, harga per satu chip mencapai Rp1 juta. Bila tahun ini ada 221 ribu jemaah calon haji, maka anggaran yang harus dikeluarkan mencapai Rp221 miliar. Karena itu, gelang dengan chip ini belum dapat diwujudkan karena terbentur masalah anggaran
"Kita masih terganjal anggaran, walaupun alat ini sangat membantu," katanya.
Nur Syam memang mengakui tidak dapat menghilangkan seluruh masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji, Terutama masalah jemaah yang tersasar. Meski tiap tahun ibadah haji selalu dilakukan tapi jemaah yang melaksanakan ibadah haji selalu berbeda orangnya.
.
"Sulit hilangkan sama sekali masalah. Jemaah haji tiap tahun selalu berbeda orangnya. Jadi setiap tahun masalah sama juga bisa terjadi lagi," ujarnya.
Sementara menurut Ketua Tim Pengadaan Layanan Konsumsi di Arab Saudi, Arsyad Hidayat , tahun ini jemaah haji akan dipakaikan gelang barcode yang berisi data-data jemaah. Ini sesuai permintaan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi guna memastikan bahwa jemaah haji pemakainya sudah terjamin akomodasi, katering, dan transportasinya dalam prosesi haji.
"Bahan gelang dari kertas yang dibungkus plastik dan mudah rusak. Karena itu jangan dipakai saat berwudhu atau mandi," kar Arsyad.
Menurutnya, pengecekan data jemaah pengguna gelang baru akan dilakukan saat akan memasuki Arafah. Manurut Arsyad, saat ini pemerintah tengah bernegosiasi dengan Arab Saudi .
Sementara itu, Pemerintah Indonesia menolak permintaan Pemerintah Arab Saudi agar tahun ini check-in barang jemaah dilakukan bersamaan saat jemaah di bandara. Arsyad menegaskan kalau Pemerintah Indonesia menolak karena dikhawatirkan malah menghambat proses imigrasi dan membuat pesawat delay.
"Masih dinegosiasikan. Ini akan mengubah sistem selama ini bahwa barang dikirim 24-48 jam sebelum jamaah diberangkatkan. Selain itu membantu menyaring barang-barang yang tidak dibolehkan dibawa di bagasi pesawat," katanya.
Menurut Arsyad, banyak jamaah yang membawa air zam-zam yang sebenarnya dilarang karena jemaah sudah dapat jatah lima liter air zam-zam yang telah disiapkan di Tanah Air.
