- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA.co.id – Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait sekolah 8 jam selama 5 hari menuai kritikan berbagai pihak. Salah satunya dari warga Nahdliyin dan juga MUI yang menganggap kebijakan tersebut mematikan madrasah yang dikelola mandiri oleh masyarakat.
menjelaskan sebenarnya kebijakan ini belum sampai pada teknis pelaksanaannya. Namun, dengan banyaknya protes ini, maka akan terus dibenahi.
"Pasti akan kita benahi toh. Ini kan juknis (petunjuk teknis) juga belum disusun," kata Muhadjir, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 14 Juni 2017.
Terkait membuat juknis ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan sendirian. Tetapi, akan menggandeng Kementerian Agama dalam membuat teknisnya. Hal ini dilakukan agar kekhawatiran matinya sekolah madrasah akibat kebijakan ini, tidak terjadi.
"Tadi saya sudah, staf-staf dari Kemendikbud dengan Kemenag juga sudah berkoordinasi untuk mengatur petunjuk teknisnya," katanya.
Dia meminta semua pihak, untuk tidak tergesa-gesa memprotes kebijakan ini. Apalagi berbicara teknis pelaksanannya.
"Nanti pelan-pelan, sabar dulu, tahun ajaran baru kan masih cukup lama," tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Muhadjir juga mengaku sudah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Hanya ia tidak mau menjelaskan, apa arahan dan petunjuk dari Presiden. (one)
