- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengomentari soal adanya viral gambar jaksa dengan hastag #OTTRecehan. Menurut dia, adanya hastag ini sebagai kritikan bahwa seharusnya KPK bekerja dalam rangka grand corruption atau korupsi besar yang sistematis.
Bagi Fadli, kejadian seperti ini harus diterima sebagai introspeksi untuk KPK.
"Masa orang jauh-jauh sampe Bengkulu ongkosnya saja berapa. Bicara grand corruption itu kan harusnya dilakukan KPK. Kalau ada pandangan seperti itu, ya harus diterima sebagai masukan atau introspeksi atau evaluasi," kata Fadli kepada wartawan, Selasa, 13 Juni 2017.
Ia menjelaskan kehadiran KPK diharapkan bisa memberantas korupsi yang sistematis. Kalau hanya korupsi yang jumlah kecil bisa ditangani di level polsek, tidak perlu KPK.
"Sekarang apa-apa OTT dengan satu penyadapan bukan melalui sistem pencegahan. Suatu lembaga itu berhasil kalau korupsi sudah tak ada lagi. Kalau masih ada penangkapan apakah KPK itu berhasil lakukan penindakan. Jadi harus ada evaluasi. Ada yang salah. Ada yang perlu dibenahi," ujar Fadli.
Namun, ia menekankan KPK hingga kini masih diperlukan. Tapi, KPK yang kinerjanya profesional dan bukan sebagai alat politik, alat kekuasaan dan tak tebang pilih.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba, Jumat, 9 Juni 2017. Tim KPK mengamankan oknum jaksa karena diduga melakukan praktik suap.
Barang bukti yang ditemukan sebesar Rp 10 juta merupakan penerimaan lanjutan dari Rp 150 juta. Suap tersebut diduga berkaitan dengan pengumpulan bukti dan keterangan dalam proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, Bengkulu.
Nominal barang bukti yang hanya sedikit ini menjadi cibiran terutama setelah beredarnya di jejaring sosial foto dua orang berbaju kejaksaan beserta tulisan bernada protes atas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPKterhadap jaksa.
Gambar yang menjadi viral di jejaring sosial dengan hastag #OTTRecehan
