- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi melayangkan surat cegah bepergian ke luar negeri ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, terkait kasus suap di DPRD Jawa Timur.
Kali ini, Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jatim, M Ardi Prasetiawan dan Kadis Perkebunan Jatim, Mochamad Samsul Arifien yang dicegah selama enam bulan ke depan.
Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dua anak buah Gubernur Jawa Timur Sukarwo itu dicegah dalam kaitan penyidikan tersangka dugaan suap Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mochamad Basuki.
Selain keduanya, penyidik juga mencegah anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Kabil Mubarok terkait kasus suap pengawasan penggunaan anggaran di Pemprov dan SKPD Jatim.
"Jadi tiga saksi yang dilakukan pencegahan untuk enam bulan ke depan," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin 12 Juni 2017.
Sebenarnya, pada hari ini ketiganya dijadwalkan menjalani pemeriksaan saksi di kantor KPK. Namun mereka kompak mangkir penyidikan.
"Karena tak datang, kami jadwalkan ulang hari Senin nanti (pekan depan)," ujar Febri.
Untuk diketahui, penyidik lembaga antirasuah tersebut sebelumnya sudah menggeledah rumah Kabil Mubarok pada pekan lalu. Sebelum bertugas di Komisi E, legislator PKB itu diketahui menjabat di Komisi B, bersama Moch Basuki.
