Arah Koalisi PDIP di Pilkada Jatim 2018

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Moh Nadlir

VIVA.co.id – Lembaga Survei Poltracking Indonesia, telah mengeluarkan empat nama yang akan menjadi kandidat kuat calon Gubernur Jawa Timur pada 2018 mendatang. Munculnya empat nama kandidat kuat ini juga menarik perhatian PDIP.

Pilkada Serentak di Sumut, Mendagri: Semua Siap

Dalam survei Poltracking, empat nama tersebut adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma), Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa dan Walikota Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjadi yang teratas.

Sejumlah partai besar langsung bergerak untuk membangun koalisi. Salah satunya PDIP, partai yang memiliki 19 kursi di DPRD Jawa Timur. Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, munculnya empat nama tersebut merupakan hal yang wajar mengingat keempatnya punya rekam jejak yang baik.

Demokrat Lawan Keluarga Ratu Atut di Pilkada Banten

Gus Ipul, punya pengalaman jadi Wakil Gubernur Jatim dengan tingkat kepuasan cukup baik, Risma memiliki prestasi membangun Surabaya, Khofifah menjadi Menteri Sosial RI dan merupakan pemimpin muslimat NU, kemudian Abdullah Azwar Anas, merupakan sosok pemimpin kreatif yang membangun Banyuwangi.

"Sehingga semuanya punya kelayakan menjadi pemimpin," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Minggu 11 Juni 2017

Semua Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Jalani Rapid Test

Selain itu, Hasto juga berbicara mengenai kemungkinan arah koalisi PDIP dalam Pilkada Jatim 2017. Menurut Hasto, melihat situasi yang ada saat ini, kemungkinan besar PDIP akan berkoalisi dengan PKB yang memiliki perolehan 20 kursi di DPRD Jatim. "Jadi untuk di Jatim, kami (PDIP) lebih nyaman dengan PKB," kata Hasto.

Menurut Hasto, ada beberapa pertimbangan terkait apa yang dinyatakannya tersebut. Salah satunya yaitu karena partai berlambang banteng tersebut ingin mendengarkan suara golongan Nahdliyin. Menurutnya, PKB merupakan anak kandung dari Nahdhatul Ulama sehingga sangat penting untuk dapat membangun kerja sama dengan NU.

"Selain itu, ketika PKB dan PDIP bersama menghadapi rezim otoriter, Gusdur dan Megawati juga sering berkomunikasi," katanya.

Namun, menurut Hasto, mengingat waktu pemilihan yang masih cukup lama, semua itu masih punya kemungkinan berubah. "Jadi ini masih cukup cair, karena penetapan masih Oktober. Jadi masih cukup waktu untuk komunikasi dengan partai lain," katanya. (mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya