- VIVA/Nur Faishal
VIVA.co.id – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di kantor Pemerintah Provinsi Jalan Raya Pahlawan Surabaya pada Kamis, 8 Juni 2017. Pertemuan dilakukan setelah operasi tangkap tangan oleh KPK yang melibatkan dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Rohayati dan Bambang Heryanto.
Dalam pertemuan itu, Soekarwo memberi pengarahan sekaligus menyemangati para Kepala OPD agar tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Dua Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan, Abdul Hamid, dan Plt Kepala Dinas Pertanian, Hadi Sulistyo, juga dihadirkan oleh Pakde Karwo, sapaan Soekarwo.
Pakde Karwo mengaku kaget ketika menerima informasi Rohayati dan Bambang terkena OTT KPK. Selama ini, dua pejabat itu dikenal baik dan kinerjanya bagus. Tidak pernah terbelit pelanggaran disiplin sebagai pegawai negeri.
"Semua tahu dua orang ini baik dan kerjanya bagus," kata Soekarwo.
Sebelum diangkat sebagai Kepala OPD, penilaian secara akademik dilakukan dan jejak rekam Rohayati dan Bambang, baik di lingkungan kerja maupun keluarga, sudah diteliti oleh tim. "Bibitnya, bebetnya dan bobotnya sudah dipelajari," terang Pakde Karwo.
Dari situ dia menilai bahwa integritas masih jadi problem di tengah sistem pemerintahan yang sudah mulai membaik. "Integritas ini tidak bisa dimekanikkan. Makanya saya minta usulan dan pendapat, bagaimana caranya mengukur integritas," ujar Ketua DPD Partai Demokrat itu.
Karena itu, kepada seluruh OPD, Pakde Karwo meminta agar berdialog dengan dirinya sendiri, seperti apa integritas yang sudah terbangun di dalam individu masing-masing Kepala OPD. Dia juga meminta anak buahnya pandai bersikap dan menjaga integritas, termasuk dalam kondisi ditekan oleh keadaan apapun.
Apakah frasa “tertekan” yang dia sampaikan berhubungan dengan pernyataan KPK bahwa setiap OPD Pemprov Jatim diminta menyetor sejumlah uang oleh oknum DPRD Jatim? "Saya tidak tahu soal itu. Anda yang lebih banyak tahu karena di lapangan," kata Pakde Karwo kepada wartawan.
Di bagian lain, peristiwa OTT KPK dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab, diduga untuk memperkeruh suasana. Sejumlah spanduk berisi sindiran kepada Partai Gerindra menyebar di beberapa titik jalan di Surabaya.
Gerindra jadi sasaran sindiran spanduk karena OTT itu menetapkan Ketua Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Moch Basuki, sebagai tersangka. Petugas Satgas partai besutan Prabowo Subianto itu pun menyita beberapa spanduk provokatif tersebut.
"Mungkin ada pihak lain yang sengaja membuat internal kita gaduh dan tidak solid. Saya kira arahnya ke sana. Pemasangan spanduk-spanduk liar itu, kan, nuansa politik. Saya mencium aroma sengaja ada pihak lain yang membuat situasi yang kondusif di internal Gerindra terganggu," kata Sekretaris DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadad.
Sebelumya, KPK mendeteksi adanya komitmen suap antara Komisi B DPRD Provinsi Jatim dengan semua kepala dinas yang bemitra dengannya. Enam orang tersebut dijerat KPK, setelah sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan pada Senin, 5 Juni 2017.
Mereka yakni, Ketua Komisi B DPRD Jatim, Moch Basuki, Kadis Pertanian Jatim, Bambang Heryanto, Kepala Dinas Peternakan Jatim, Rohayati, staf DPRD tingkat I, Rahman Agung dan Santoso, serta ajudan Kadis Pertanian, Anang Basuki Rahmat. Kini keenamnya ditahan di Rutan oleh KPK. (one)
