- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengultimatum pihak-pihak lain yang merasa terlibat suap pengawasan penggunaan anggaran dan pemantauan revisi Perda di Provinsi Jawa Timur tahun 2017, untuk menyerahkan diri ke kantor KPK atau kantor Kepolisian terdekat. Laode meminta sejumlah oknum yang masih diburu KPK terkait kasus ini untuk kooperatif.
"Dalam operasi tangkap tangan (OTT) ini KPK menduga ada pihak lain yang turut bertanggung jawab tapi belum ditangkap. Oleh karena itu yang merasa pihak-pihak yang diduga terima atau janjikan uang, diharapkan kooperatif," kata Laode Syarif di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa 6 Juni 2017.
KPK menduga, komitmen fee yang diberikan tiap Dinas ke anggota DPRD bukan terjadi di Jawa Timur saja. Melainkan di daerah lainnya juga.
Karena itu, Laode dalam kesempatan sama, memastikan pihaknya akan membersihkan tiap-tiap dinas yang korup itu.
"KPK juga menghimbau agar hal seperti ini tidak dilakukan lagi. Apabila ada anggota DPR yang minta sesuatu kepada dinas-dinas supaya dinas-dinas atau Kadis yang hubungan dengan DPRD tidak mengikuti permintaan tersebut," kata Laode.
Untuk diketahui, dalam kasus suap DPRD Jatim, KPK baru menetapkan enam tersangka. Mereka yakni, Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mochamad Basuki, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim, Bambang Heryanto, Kadis Peternakan Jatim, Rohayati, staf DPRD tingkat I, Rahman Agung dan Santoso, serta ajudan Kadis Pertanian, Anang Basuki Rahmat.
Namun berdasar pemeriksaan para tersangka, KPK menduga pemberian suap ini sudah terjadi berulang kali oleh setiap Kadis di Provinsi Jatim kepada anggota DPRD Jatim.
KPK Minim OTT, Alex Marwata: Banyak Pejabat Negara Sudah Tahu HP Disadap
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan alasan mengapa lembaganya jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini.
