TUTUP
TUTUP
NASIONAL

Rizieq Shihab Berencana Perpanjang Visa di Luar Negeri

Rizieq Shihab curiga kasusnya direkayasa dan polisi tidak adil
Rizieq Shihab Berencana Perpanjang Visa di Luar Negeri
Petinggi Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

VIVA.co.id – Imam besar organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam Rizieq Shihab berencana memperpanjang waktu tinggalnya di luar negeri.

"Ada rencana kita akan long stay atau akan perpanjang visa. Nanti sedang ada yang mengurus," kata Sugito Atmo Prawiro, kuasa hukum dari Rizieq Shihab, Minggu, 4 Juni 2017.

Dalam pernyataannya, Rizieq mengaku benar-benar kecewa dengan status tersangka dirinya atas kasus pornografi bersama seorang perempuan bernama Firza Husein.

Baca Juga:

Riziq pun menduga ada skenario pemerintah terhadap dirinya. Lantaran ia kerap mengkritik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kini dipenjara atas kasus penodaan agama.

"Ada campur tangan tersembunyi dari orang kuat," kata Sugito.

Atas itu, petinggi FPI ini berencana menambah waktunya di luar negeri. "Pulangnya bisa aja nanti setelah Pilpres. Ya kalau misalnya setelah pilpres dan Jokowi enggak jadi presiden, polisi bisa lebih netral," katanya.

Muhammad Rizieq Shihab merupakan tersangka kasus pornografi bersama seorang perempuan bernama Firza Husein. Saat ini Rizieq telah dimasukkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Petinggi FPI ini dikenakan Pasal 4 Ayat 1 Juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 Juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 Juncto Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pasal 4 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi itu berbunyi, "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi".

Sementara itu, Pasal 6 Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi "Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan."

Kemudian, Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi, "Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi." (one)

 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP