- www.streetdirectory.com
VIVA.co.id – Operasi tangkap tangan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu – yang mencokok auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) – membuat sejumlah pihak mulai ketar-ketir.
Pasalnya, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada Kemendes PDTT terindikasi suap. Bukan tidak mungkin, beberapa lembaga negara, atau pemerintah daerah ada yang mendapat predikat WTP dengan cara-cara 'haram'.
Salah satu daerah yang disorot adalah Pemerintah Provinsi Banten. Ya, Banten pada tahun 2016 ini mendapatkan predikat WTP, setelah dua tahun sebelumnya laporan keuangan Pemprov Banten mendapat predikat disclaimer.
Sebagaimana diketahui, beberapa tahun belakangan ini, KPK maupun Kejaksaan Agung mengusut kasus korupsi di Banten. Mulai dari pejabat setingkat kepala dinas hingga gubernur harus masuk bui karena korupsi. Dengan deretan kasus tersebut, predikat WTP Banten mulai dipertanyakan.
Anggota V BPK, Isma Yatun, meyakini pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Banten tahun 2016 sudah clear. Ia mengapresiasi jajaran auditor BPK Banten yang telah bekerja keras merampungkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
"Kami melakukan pemeriksaan semua menjadi temuan di tahun 2016 untuk LKPD 2015 sudah diperbaiki dengan benar," kata Isma Yatun saat ditemui di Gedung DPRD Banten, Rabu, 31 Mei 2017.
Predikat tertinggi ini pertama kalinya diraih Pemprov Banten setelah dua kali disclaimer. Meski begitu, Isma yang juga politikus PDIP ini menjamin pegawainya tak mungkin menerima suap seperti yang terjadi di Kemendes beberapa hari lalu.
"Saya yakin seyakin-yakinya secara perfect, kepala perwakilan saya dengan seluruh tim yang sudah bekerja profesional, sudah menggunakan sistem quality kontrol, quality assurance sampai dengan bisa melakukan review justifikasi WTP," jelasnya.
Malahan, Isma meminta agar Pemprov Banten mempertahankan opini WTP dari BPK RI tersebut. "Saya tidak akan pernah meragukan teman-teman (BPK RI) di Provinsi Banten," jelasnya. (ren)
