- VIVA.co.id/ Danar Dono
VIVA.co.id – Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menanggapi usulan yang meminta pemerintah tak perlu melakukan tradisi sidang isbat lagi untuk menentukan awal Ramadan dan Syawal.
Menurut Lukman, usulan tersebut tak perlu ditanggapi. Dia berpendapat, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya agama Islam. Sehingga, tak bisa menyerahkan sepenuhnya urusan ke orang per orang.
"Jadi, tidak perlu ditanggapi dengan serius," kata Lukman di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat malam, 26 Mei 2017
Menurut dia, negara harus ikut bertanggung jawab untuk memberikan acuan, pedoman untuk memberi informasi kepada masyarakat terkait waktu awal Ramadan. Begitu pun, untuk 1 Syawal dan 1 Dzulhijah.
"Karenanya, sidang isbat diperlukan sebagai sarana bagi negara," ujarnya
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid meminta kepada Kemenag tidak perlu lagi melakukan tradisi sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan dan Syawal.
Pemerintah hanya perlu menyiapkan tim ilmuwan untuk menetapkan kalender hijriah yang permanen.
Sodik mengatakan, selama ini sidang isbat memiliki banyak kekurangan. Sebab itu, maka pemerintah perlu melakukan pengkajian adanya sidang isbat ini sesuai dengan ilmu pengetahuan saat ini. (asp)
