Jusuf Kalla Tak Mau Dampingi Jokowi di Pilpres 2019

Presiden Joko Widodo Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

VIVA.co.id – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan keinginan untuk pensiun dari dunia politik. Politisi yang telah dua kali menjadi Wakil Presiden ini menyampaikan bahwa ia tidak akan menerima permintaan dari partai politiknya, Golongan Karya (Golkar), untuk mendampingi Joko Widodo kembali di Pilpres 2019.

Kata Jusuf Kalla Soal Kabar Cak Imin-Anies Masuk Bursa Pilpres 2024

"Yang jelas bukan saya (kader yang bisa diusung Golkar menjadi calon Wakil Presiden). Saya kan mau istirahat setelah ini. Pastilah itu. Ingin menikmati (waktu) dengan cucu dan sebagainya," ujar JK di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2017.

Sebagai informasi, Golkar sendiri saat ini sedang mengadakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam pidato pada Senin kemarin, 22 Mei 2017, sempat menyatakan bahwa pendamping Jokowi di Pilpres dua tahun mendatang, bisa berasal dari Partai Golkar. Jokowi sendiri adalah bakal capres yang sudah dinyatakan akan diusung Golkar.

Saat Jusuf Kalla Cerita ke Gus Miftah Tentang Kisah Inspiratifnya

JK berpandangan, keinginan Golkar supaya pendamping Jokowi berasal dari Golkar adalah sesuatu yang wajar. Namun, ia mengingatkan penentuan pasangan capres-cawapres yang diusung merupakan kesepakatan dari koalisi partai politik.

JK menegaskan bahwa sekali pun pada akhirnya cawapres yang diusung berasal dari Golkar, harus ada kesepakatan dari koalisi parpol terlebih dahulu sebelum cawapres Jokowi ditetapkan.

Pandemi COVID-19 di Indonesia Membaik, Masyarakat Diminta Tetap Prokes

"Bahwa Golkar sudah menyiapkan calonnya itu tentu baik-baik saja, itu penting juga. Tapi kalau untuk menetapkan pada dewasa ini pasti belum waktunya. Karena butuh koalisi juga. Koalisi saja belum terbentuk, apalagi mengusulkan pasangannya. Tapi dinilai atau dipikir perlu lah internal golkar. Tapi belum waktunya diajukan. Golkar perlu mengevaluasi kader yang cocok untuk itu," ujar JK.

Mantan Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum PMI

JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi

JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.

img_title
VIVA.co.id
4 Maret 2022