- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan memutus sidang praperadilan yang diajukan mantan Bendahara Umum Partai Hanura, Misyam S Haryani, atas penetapan penyidik KPK sebagai tersangka keterangan palsu di sidang e-KTP, Selasa, 22 Mei 2017. Sidang telah mendengar seluruh ahli yang diajukan, serta bukti-bukti yang diajukan kedua kubu berperkara.
Melalui penasihat hukumnya, Aga Khan Abduh, Miryam S Haryani yakin praperadilan ini akan dimenangkan oleh pihaknya. Itu menurutnya berkaca pada fakta-fakta yang terungkap di sidang praperadilan yang digelar selama satu pekan kemarin.
"Dalam sidang praperadilan selama beberapa hari ini terbukti penetapan tersangka klien kami tidak didasari dua alat bukti yang kuat. Yang lebih parah ada penetapan tersangka dahulu, baru dipanggil saksi-saksi lain," kata Aga di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin 22 Mei 2017.
Selain itu, para ahli yang diajukan oleh KPK tak menyentuh pokok perkara praperadilan. Ditambah, KPK sendiri membawa-bawa pokok persoalan perkara e-KTP, di mana kasus itu masih diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dengan terdakwa dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto.
"Apalagi dalam pembuktian yang diajukan KPK mereka seolah-seolah membawa kuasa hukum ke dalam materi perkara, padahal praperadilan tidak boleh membahas materi perkara, oleh karena itu hakim dan penasihat hukum sepakat tak perlu tayangkan video pemeriksaan Miryam (saat penyidikan)," kata Aga.
Sebaliknya, KPK juga optimis pihaknya memenangkan praperadilan yang diajukan Miryam. Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, pihaknya sudah sesuai prosedur dalam menjerat Miryam sebagai pesakitan rasuah.
Seperti diketahui, Miryam selaku mantan anggota Komisi II DPR dijerat KPK setelah dirinya mencabut BAP di sidang e-KTP. Padahal Miryam banyak membeberkan nama-nama yang diduga terlibat e-KTP dalam penyidikan KPK.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor belum mau menjerat Miryam, dengan alasan pembuktian kasus e-KTP belum rampung. Namun Ketua Hakim John Halasan Butar-Butar menyilakan KPK apabila ingin melakukan sesuatu yang dipandang patut diteruskan ke tingkat penyidikan. Alhasil, Miryam dijerat KPK, walaupun pokok kasus korupsi e-KTP belum selesai.
Merespons penetapan KPK itu, Miryam dan tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan.
Bambang Pacul Sebut Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi Kedaluarsa: Motifnya Apa Coba?
Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mempertanyakan motif mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut Jokowi intervensi kasus e-KTP
