- Twitter Presiden Joko Widodo
VIVA.co.id – Sejumlah masyarakat yang mengklaim sebagai aktivis referendum Minahasa menantang Presiden Joko Widodo untuk berdialog soal kebangsaan.
"Hal ini harus dilakukan untuk memastikan arah negara sebenarnya mau ke mana? Mengingat Minahasa harus bersikap atas situasi kondisi negara yang sudah sangat memprihatinkan apalagi yang diderita kaum minoritas," ujar Rocky Oroh, aktivis referendum Minahasa kepada VIVA.co.id di Manado, Rabu, 17 Mei 2017.
Menurut Rocky, negara terkesan lamban dalam bertindak untuk menyelesaikan segala macam kasus intoleran. "Tindakan inkonstitusional seakan hanya jadi lelucon di negara ini dan tidak dianggap masalah serius," katanya.
Sementara itu menurut aktivis lainnya, Robby Supit, referendum Minahasa langkah legal yang dijamin konstitusi yang bisa dilaksanakan dan negara tidak boleh melarang atau mengintimidasi. Karena itu bukan gerakan makar (menggulingkan pemerintahan yang sah).
"Janganlah membodohi rakyat dengan mengatakan referendum (jejak pendapat) itu makar. Jika Tuhan berkenan dan referendum terlaksana, hanya ada dua pilihan yang disodorkan ke rakyat (lepas dari NKRI atau masih bergabung dengan NKRI)," kata Robby.
Isu kemerdekaan Minahasa mulai bergaung setelah muncul berbagai aksi menyakapi putusan majelis hakim atas vonis yang dijatuhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Isu ini semakin kencang tersiur di dunia maya ketika ratusan massa mengepung Bandara Sam Ratulangi untuk menghadang kedatangan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Manado. Aksi ini dilakukan karena massa menilai Fahri merupakan salah satu tokoh intoleran.
Tuduhan Makar pada Aktivis Minahasa Dianggap Omong Kosong
Seorang senator asal Sulawesi Utara membela aktivis Minahasa.
