- Bandung.go.id
VIVA.co.id – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, kecepatan pembangunan daerah merupakan salah satu kunci terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan nilai investasi pembangunan yang begitu besar menurutnya, satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mempercepat proyek adalah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Emil, akrabnya disapa, menganalogikan pembangunan infrastruktur di daerah dengan sepasang suami yang istri yang baru menikah. Pasangan setelah menikah, kata Emil, tentu harus dihadapkan dengan pilihan apakah akan membeli rumah dengan tunai keras namun lama, atau dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang waktunya relatif cepat.
"Soal kecepatan pembangunan infrastruktur di daerah, kalau saya analogikan sedikit, itu sama seperti baru nikah mau punya rumah," kata Ridwan di kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 12 Mei 2017.
Pembangunan infrastruktur daerah dengan skema KPBU, lanjut Emil, kurang lebih sama dengan KPR. "KPR versi pembangunan infrastruktur wilayah dan kota antara pemerintah dan swasta itu lah yang kita sebut dengan KPBU," kata Emil.
Secara teori, kata Emil, KPBU sudah mulai berjalan namun belum ada instrumen untuk akselerasi yang diterapkan. Ia berharap KPBU akan dilengkapi dengan e-catalog agar bisa lebih maksimal.
"Selama ini kami pontang-panting urusi buku, lobi-lobi investor, akhirnya 2-5 tahun enggak bisa (dapat modal). Kalau enggak ada terobosan dalam sisi inovasi regulasi, saya kira kita enggak akan ke mana-mana," kata dia.
Emil mengungkapkan, kota Bandung pada tahun lalu, pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 7,6 persen dengan kondisi yang macet yang sudah menjadi rutinitas. Hal itu juga dengan kedatangan masyarakat Jakarta yang banyak menghabiskan akhir pekannya di Bandung.
Menurut Emil transportasi massal seperti LRT lah yang dapat mengurangi kemacetan. Maka dari itu, dalam skema KPBU, Emil mengaku akan menyodorkan proyek LRT Bandung untuk dikerjasamakan terlebih dahulu.
"Kalau dipilih hanya satu, kami prioritaskan transportasi publik yaitu LRT, koridor 1 dan 2. Kalau koridor 2 ini penting, urgen karena berhubungan langsung dengan kereta cepat (Jakarta-Bandung). kalau enggak (segera diselesaikan), naik kereta cepat, nanti akan diturunkan di tengah sawah. Masa iya, harus naik ojek lagi setelah turun dari kereta cepat," ujar dia.
