Fahri Hamzah Sebut KPK Tidak Perlu Panik

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Reza Fajri.

VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu panik. Apalagi, lembaga antirasuah tersebut memiliki jargon berani, jujur, hebat.

Bantah Isu Taliban, Pimpinan KPK: Adanya Militan Pemberantas Korupsi

Kepanikan KPK yang disebut Fahri Hamzah itu tampaknya ada kaitannya dengan hak angket DPR yang ditujukan pada KPK. Dalam angket tersebut, Fahri Hamzah menjadi salah satu pengusulnya.

"KPK kan lembaga penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, harus benar, harus bersih. Tak usah panik, santai saja. Dan kelakuan dari penuntut atau jaksa KPK ini adalah kepanikan, jelas panik dan inilah kelakuan KPK selama ini," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 10 Mei 2017.

Struktur KPK Gemuk, Dewas Sudah Ingatkan Firli Bahuri Cs

Ia menuding KPK menggunakan metode projustisia untuk mengintimidasi dan menggunakan ruang sidang guna menyerang orang. Ia pun menantang KPK mendalami keterlibatan pejabat hebat termasuk keluarganya dalam kasus suap tersebut.

"Berani tidak? Yang saya dengar mau mengalihkan dari delik sebenarnya yang menyerempet orang-orang hebat di negeri ini, dialihkan ke tempat lain. Maka digunakan ruang sidang ini untuk belok. Kalau belok ke saya, ini bisa dianggap serangan besar. Ini lah kelakuan KPK, menggunakan alat negara, menggunakan posisi dalam negara untuk menyerang lawan dan pengkritiknya," kata Fahri.

KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dirgantara Indonesia

Ia pun berjanji saat menggunakan hak angket KPK, semuanya akan dibuka. Termasuk soal dirinya yang seringkali disebutkan ketika KPK memulai pertanyaan pada orang yang dimintakan keterangan oleh KPK.

"Ada Fahri enggak dalam kasus ini? Saya sudah dapat laporan ini berkali-kali dan saya rekam laporannya pada saya. Setop lah. sebentar lagi akan ada angket, bersiap-siaplah buka ini dalam angket secara jujur. Kalau berani, jujur, hebat, kalau bersih kenapa risih. Ayo kita praktikkan di dalam penyelidikan angket yang terbuka, sehingga hak rakyat untuk mengetahui terbuka dan kita akan melihat," kata Fahri.

Ia meminta KPK menghentikan cara menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasi orang menggunakan ruang sidang yang tidak relevan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya