- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan dukungannya terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat guna menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI, termasuk membubarkan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Hal itu disampaikannya menyusul rencana pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang selama ini bercita-cita mendirikan kilafah.
"Saya sudah sampaikan di negara Pancasila, kita punya konstitusi, kita tidak ingin ada yang mengubah dasar negara Pancasila dan UUD 45," kata Zulkifli Hasan saat ditemui di Kampus UIN Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten pada Selasa, 9 Mei 2017.
Meski begitu, Zulkifli mengingatkan agar Presiden Joko Widodo beserta kabinetnya tidak menabrak aturan yang sudah ada, karena bisa merusak citra pemerintahan yang sudah tercipta dengan baik.
"Jangan sampai nanti publik menilai pemerintah tidak paham undang-undang. Persuasif dulu, setelah tidak mempan juga, baru lah menkumham melalui jaksa mendaftar ke pengadilan. Biarkan di situ, HTI membela diri," kata dia.
Sebelumnya diberitakan bahwa Menko Polhukam Wiranto yang juga mantan panglima ABRI mengumumkan pembubaran ormas HTI karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara.
Singgung HTI dan FPI, Said Aqil: Berat Amanat Moderasi 2 Kutub Ekstrem
Ketum PBNU Said Aqil Siradj menyampaikan sambutan di Muktamar NU ke-34 di Lampung. Ia bahas soal moderasi.
