- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal melaporkan ke Presiden Joko Widodo jika laporan tentang Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit 2016 tidak direspons Ditjen Pajak, Kemenkeu.
Berdasarkan kajian dan penelusuran, KPK menemukan bahwa sekitar 63 ribu Wajib Pajak di sektor industri sawit bermasalah. Para WP tersebut diduga menghindar setoran pajak dan pemungutan.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan, WP ini terdiri dari badan, maupun orang pribadi.
"Kalau memang nanti rekomendasinya tidak dijalankan kami akan sampaikan kepada presiden RI, ada sejumlah kementerian yang tak maksimal jalankan rekomendasi ini," kata Febri di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis malam 4 Mei 2017.
Berdasarkan laporan yang dibuat KPK, dari data Ditjen Pajak, ada sekitar 70.918 WP, baik bentuk badan maupun orang pribadi yang terdaftar di dalam sistem administrasi perpajakan.
Namun, hanya sekitar 9,6 persen yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak. Bila dihitung, setidaknya ada sekitar 63 ribu WP yang tak melaporkan SPT Pajak ke Ditjen Pajak.
Sementara itu, tingkat kepatuhan WP badan sebesar 46,3 persen, turun dari 70,6 persen pada 2011. Sementara itu, kepatuhan WP orang pribadi hanya sebesar 6,3 persen, turun dari 42,4 persen pada 2011.
Ingatkan Masyarakat Bayar Pajak, DJP: Tolong Jangan Jadi Free Rider
Menurut DJP, banyak para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya tetapi meminta fasilitas secara penuh kepada negara.
