- NTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Mantan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar optimistis masalah upah buruh akan diselesaikan secara bertahap di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, upah seharusnya tak dilihat sebagai tujuan, namun instrumen mendukung kenaikan daya saing dan peningkatan skill.
"Upah jangan sebagai tujuan syarat kenaikan setinggi apa pun. Namun, upah harus jadi instrumen menjaga agar kenaikan upah sejalan dengan peningkatan skill dan daya saing," kata Cak Imin, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 Mei 2017.
Cak Imin menambahkan, kenaikan upah dan peningkatan syarat-syarat kerja penting. Tapi, daya tahan industri dan memelihara kemampuannya untuk berekspansi juga sama penting. Dia berharap dalam peringatan hari buruh atau May Day yang jatuh hari ini, sudah saatnya upah buruh tak dilihat sebagai tujuan.
"Upah harus jadi instrumen yang mendukung peningkatan daya beli rakyat," ujar Ketua Umum DPP PKB tersebut.
Pemerintah juga diminta tetap berpihak kepada masyarakat miskin dengan tetap memberikan kepastian para pemodal. Persoalan ini penting, karena peringkat sumber daya manusia Indonesia berada di urutan 72 dunia serta nomor 6 untuk Asia Tenggara.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2016, populasi buruh yang bekerja mencapai 118.411.973 orang. Rincian persentase pendidikan 40,65 persen tamat atau tidak tamat SD?, 18,14 persen hanya tamat SMP, dan 17,46 persen tamat SMA.
Rendahnya kualitas pendidikan dan keterbatasan skill menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia.
"Jika tidak waspada, tentu tidak lama lagi Kamboja, Laos, Myanmar bisa lewati kita dalam persaingan global ini. Kita berharap semua satu langkah bisa mengatasinya," lanjut Cak Imin.
Aksi buruh demo di Cikarang tuntut upah UMK 2017
‘PR’ era Cak Imin
Saat menjabat Menteri Tenaga Kerja, Cak Imin memperjuangkan peringatan hari buruh setiap tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional. Hal ini terbukti dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 tahun 2013.
"Ini adalah bentuk apresiasi yang tinggi terhadap eksistensi buruh di Indonesia dengan penetapan libur nasional setiap 1 Mei," kata Cak Imin.
Bagi dia, penetapan setiap 1 Mei sebagai libur nasional bisa menyudahi perdebatan tentang eksistensi hari buruh. Namun, persoalan upah, pemutusan hubungan kerja, sampai syarat kerja dinilai akan menjadi bahasan yang bergulir terus. "Akan bergulir dan menjadi pekerjaan rumah yang diselesaikan secara bertahap," tuturnya.
Cak Imin, menilai pekerja buruh merupakan salah satu penggerak ekonomi negara yang harus diperhatikan karena membutuhkan pembelaan. Para buruh yang bekerja selama ini juga tak lupa membayar pajak untuk negara.
"Selamat hari buruh 1 Mei disertai harapan baik kepada buruh yang bekerja, mengumpulkan rupiah demi rupiah gajinya dengan cara halal," ujarnya.
