- VIVA.co.id/Arus Pelangi
VIVA.co.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sumatera Barat menilai beredarnya formulir penerimaan calon mahasiswa baru Universitas Andalas dengan syarat bukan dari kelompok Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender bertentangan dengan prinsip HAM.
Kebijakan itu juga dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan bisa berujung pada pelanggaran HAM. "Kita adalah negara hukum. Jadi tidak usahlah ada surat pernyataan tidak terlibat LGBT," kata Ketua Komnas HAM Sumatera Barat, Sultanul Arifin, Minggu, 30 April 2017.
Menurut Sultanul, kebijakan Unand menerbitkan edaran itu telah masuk ke wilayah privasi orang. Sebab, kalau nanti tidak terbukti menurut hukum, maka sudah terjadi tindak pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, karena untuk membuktikan apakah LBGT atau tidak merupakan otoritas penyidik.
Unand, lanjutnya, merupakan penyelenggara negara di bidang Pendidikan Tinggi yang tidak boleh membatasi akses pendidikan kepada semua orang kecuali atas dasar hukum yang sah. Maka dari itu, sudah sepatutnya pihak Unand mengedepankan dan menghormati asas praduga tidak bersalah
Sultanul menambahkan, setiap warga negara berdasarkan konstitusi sebagaimana Pasal 31 (1) UUD RI 1945 berhak mendapat pendidikan. Lebih lanjut ditegaskan di dalam Pasal 28 ayat (2) bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Sejalan dengan UUD RI 1945 dan prinsip nondiskriminasi di dalam deklarasi Universal HAM, baik Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) maupun Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan prinsip penyelenggaraan pendidikan haruslah demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Pada Pasal 5 UU Sisdiknas pun menegaskan pula bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi, sewajarnya Unand tidak membuat kebijakan seperti itu. Karena tidak hanya merupakan bentuk diskriminasi, namun juga akan menimbulkan polemik.
Sayangnya, hingga saat ini, beberapa kali dihubungi, Rektor Universitas Andalas belum bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut.
