- ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Dalam Negeri mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dalam tahapan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri diminta berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah untuk integrasi data.
"Kami Komisi II meminta database e-KTP segera dioptimalkan fungsinya. Integrasi perekaman data tentunya harus jadi prioritas antara pemerintah pusat dan daerah," ujar anggota Komisi II DPR Rahmat Hamka saat dihubungi VIVA.co.id, Jumat 28 April 2017.
Rahmat menjelaskan, selain mengoptimalkan fungsi, harus ada solusi sebagian data e-KTP yang belum jelas. Sebab, persoalan ini memunculkan dampak karut marutnya program e-KTP.
Apalagi, masalah e-KTP harus diperhatikan karena terkait dalam proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Target ke depan saat Pemilu 2019 memakai e-KTP sebagai data tunggal harus menjadi catatan utama.
"Kemendagri diharapkan dapat segera mengurai secara komprehensif tentang hambatan yang ada, agar ke depan database tunggal dapat terintegrasi," kata politisi PDIP tersebut.
Seperti diberitakan, Kementerian Dalam Negeri mengatakan saat ini ada 3,2 juta warga di Indonesia yang belum menjalani perekaman data untuk mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, warga yang belum melakukan perekaman e-KTP ini justru didominasi oleh warga yang tinggal di kota-kota besar.
"Karena sibuk, tidak sempat, atau malas. Mereka ini yang tinggal di kota-kota besar. Saya kira (warga) repot. Tidak ada waktu untuk ke kantor Dukcapil ," kata Tjahjo Kumolo.
INFOGRAFIK: Cara Buat KTP Digital
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan rencana penggantian e-KTP fisik dengan KTP Digital atau disebut dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
