Temui Nelayan Pantura, Cak Imin Sentil Program Menteri Susi

Ketum PKB Cak Imin temui nelayan di Tegal, Rabu (26/4/2017).
Sumber :
  • VIVA.co.id/Istimewa

VIVA.co.id – Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar blusukan ke Tegal, Jawa Tengah, untuk melihat nasib nelayan, Rabu, 26 April 2017. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menemui dan mendengarkan langsung keluhan yang dihadapi para nelayan.

Dukung Target Produksi KKP, Produsen Seafood Aruna Siap Perluas Pasar hingga Varian Produk

Cak Imin awalnya mengetahui laporan terkait nasib nelayan di Tegal dari Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan.

"Saya mendengar laporan bahwa persoalan nelayan setelah dua tahun lebih masih belum beres. Karena itu saya memutuskan untuk melihat dan mendengar langsung fakta lapangan dan mengunjungi nelayan," kata Cak Imin.

Somalia: dari Nelayan Menjadi Bajak Laut, Kisah Pilu di Lautan Anarki

Setelah menemui para nelayan, Cak Imin langsung menginstruksikan kader PKB yang berada di Kabinet Kerja untuk memperjuangkan nasib nelayan Pantura dalam forum sidang kabinet.

"Saya sudah intruksikan kepada kader PKB yang duduk menjadi menteri Kabinet Kerja untuk mengangkat nasib nelayan Pantura dalam sidang kabinet," ujarnya.

Begini Detik-detik Nelayan Gondol Hiasan Emas di Kubah Masjid Buru Maluku

Ia juga memastikan dirinya pun akan menyampaikan fakta di lapangan ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dapat solusi terbaik bagi nelayan.

Kritik kebijakan KKP

Cak Imin dalam pertemuan dengan nelayan juga mengkritik kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti. Ia menekankan seharusnya dalam setiap kebijakannya, KKP bisa membuat kehidupan nelayan lebih baik.

"Tujuan utama didirikannya Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk membuat nelayan lebih baik hidupnya," tuturnya.

Ketum PKB Cak Imin temui nelayan di Tegal, Rabu (26/4/2017).

Cak Imin (tengah) temui nelayan di Tegal.

Dia mengingatkan KKP pertama kali didirikan Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, bukan malah mempersulit dan buat nelayan susah.

"Saya perintahkan Wakil Ketua Komisi IV dari PKB Daniel Johan untuk mengawal dan membantu memberi solusi atas kesusahan nelayan Pantura. Terus kawal nelayan sampai gol," kata

Adapun Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menegaskan, kebijakan Menteri Susi melarang nelayan menggunakan cantrang menciptakan pengangguran massal.

"Kebijakan ini membuat sekitar 2,4 juta kepala keluarga jadi pengangguran," katanya.

Diharapkan nelayan terutama yang berada di Tegal ini mendapat perhatian dari pemerintah. "Saya sempat putus asa. Tapi, dengan perintah Cak Imin agar memperjuangkan nelayan, akan kami perjuangkan," tuturnya. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya