Dahlan Iskan Divonis Dua Tahun Bui dalam Kasus Aset

Dahlan Iskan usai menerima vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jumat, 21 April 2017.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Nur Faishal

VIVA.co.id - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi Surabaya menjatuhkan vonis dua tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan terhadap Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN. Dia dinyatakan terbukti korupsi secara bersama-sama pada pelepasan aset PT Panca Wira Usaha, BUMD Pemprov Jatim.

Biaya Ultah Cucu SYL Minta Di-reimburse Kementan, Pegawai Menolak Terancam Dimutasi

Hakim Ketua M Tahsin menyatakan, terdakwa Dahlan tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer, yakni Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dahlan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsider, Pasal 3 undang-undang itu.

"Menjatuhkan terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama dua tahun. Mewajibkan terdakwa membayar denda dengan ketentuan jika tidak membayar diganti dengan kurungan penjara selama dua bulan," kata hakim Tahsin.

Jaksa Sebut SYL Bayar Tagihan Kartu Kredit Ratusan Juta Pakai Uang Hasil Korupsi di Kementan

Vonis itu langsung mendapatkan reaksi dari pendukung Dahlan yang memenuhi Ruang Cakra, ruangan berlangsungnya sidang. Mereka memekikkan takbir sebagai penyemangat terhadap mantan Direktur Utama PT PWU itu. "Allahu Akbar," pekik pendukung Dahlan.

Menanggapi vonis itu, Dahlan langsung menyatakan banding. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan pikir-pikir. "Setelah berdiskusi dengan penasihat hukum, saat ini juga kami langsung nyatakan banding," ujar Dahlan.

Wamenhan Rusia Ditangkap Atas Dugaan Korupsi

Dahlan Iskan didakwa jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan pelanggaran pidana korupsi pada penjualan aset PT PWU, BUMD Pemprov Jatim. Penjualan dilakukan pada tahun 2003 semasa Dahlan menjabat Direktur Utama PT PWU. Dahlan didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ase)

Gedung Kejaksaan Agung

Komjak Soroti Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Emas di Kejaksaan

Komisi Kejaksaan RI mendorong Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung agar menuntaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi terka

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024