VIVA.co.id - Persoalan emansipasi perempuan dinilai masih menjadi masalah serius. Tidak sedikit para perempuan disebut belum merdeka dari struktur sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu yang terlihat adalah masih banyaknya praktik pernikahan dini.
"Beberapa indikator yang tampak seperti masih banyaknya perempuan yang menikah di usia dini dengan angka 48 banding 1.000. Padahal target Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016, perempuan usia dini yang memiliki anak 38 banding 1.000," kata anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati, dalam pesan tertulisnya, Jumat, 21 April 2017.
Menurut Okky, implikasi nyata dari perempuan yang belum bebas tersebut di antaranya persoalan gizi buruk bagi anak Indonesia. Menurut laporan Global Nutrition pada 2016 yang dikutipnya, Indonesia berada di peringkat 108 dunia.
"Angka ini jauh di bawah negara-negara tetangga di ASEAN seperti Thailand dengan peringkat 46, Malaysia 47, Vietnam 55, Brunei 55, Filipina 88, bahkan Kamboja 95," ujar Okky.
Isu emansipasi perempuan, kata Okky, masih terkonsentrasi di wilayah kota-kota besar. Kesadaran emansipasi, menurut dia, tidak terjadi di daerah, desa, dan pelosok wilayah nusantara lain.
"Pelibatan kalangan masyarakat sipil seperti organisasi perempuan yang memiliki struktur hingga desa dapat lebih dikonkretkan lagi oleh pemerintah, dengan membuat pemetaan daerah mana saja yang berkategori 'lampu merah' dan 'lampu kuning', khususnya dalam persoalan perempuan," kata dia.
Kepemimpinan Perempuan di BUMN dan Cara BKI Lanjutkan Semangat Kartini
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengejar dan mewujudkan cita-citanya.
