- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id – Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemilihan Umum ikut mengawasi proses pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI 2017, Rabu, 19 April 2017.
Anggota Tim Monitoring Pilkada Serentak dari Kemendagri, Hariadi menyebut setidaknya ada tiga catatan dari pemerintah terhadap pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berlangsung selama dua putaran.
Pertama, pelaksanaan Pilkada DKI 2017 telah menguras emosi masyarakat secara nasional. Hal itu karena masifnya pemberitan seputar pemilihan calon kepala daerah di Ibu Kota.
"Oleh sebab itu, Pilkada di DKI Jakarta adalah semacam perwadahan dinamika poltik nasional yang ada di level Jakarta. Karena itu hiruk pikuknya tinggi sehingga kerawanan politik yang ada menjadi sangat tinggi sampai detik terakhir," kata Hariadi saat jumpa pers di Jakarta.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta sangat berbeda dengan pilkada di sejumlah daerah lainnya. Sebab, proses pengamanannya tak hanya terfokus di Jakarta, tapi dikerahkan secara nasional.
"Jadi belum pernah terjadi sebelumnya di pilkada di Indonesia, untung keadaan relatif bagus," ujarnya.
Kedua, menurutnya, antusiasme masyarakat pada putaran kedua Pilkada DKI cukup tinggi sebagaimana laporan yang diterima Kemendagri. Hal itu mengingat sejumlah tempat pemungutan suara yang kehabisan surat suara.
"Hal itu memang masalah, tapi bukan berarti ini masalah yang besar, bisa dialihkan ke TPS terdekat, sebenarnya untuk mengatasi persoalan tersebut," katanya.
Terakhir, aparatur sipil negara pada putaran kedua kali ini lebih takut untuk melakukan pemihakan. Meski ada aspirasi dari tiap pejabat tapi tak dilakukan secara terang-terangan.
"ASN relatif lebih netral. Jadi sejauh ini proses berjalan sesuai apa yang kita inginkan, meski harus mengeluarkan energi besar secara politik maupun ekonomi," tuturnya. (ase)