Kodam Hasanuddin Diaktifkan Lagi usai 32 Tahun Dilikuidasi

Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Mulyono, meresmikan perubahan nama Kodam VII/Wirabuana menjadi Kodam XIV/Hasanuddin di Lapangan Karebosi Makassar pada Rabu, 12 April 2017.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yasir

VIVA.co.id - Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Mulyono, meresmikan perubahan nama Kodam VII/Wirabuana menjadi Kodam XIV/Hasanuddin di Lapangan Karebosi Makassar pada Rabu, 12 April 2017.

Jemaah An Nadzir di Gowa Salat Idul Fitri Hari Ini, Begini Metode Perhitungannya Sesuai Aplikasi

Mulyono menjelaskan, pada tataran operasional, tugas pokok komando kewilayahan bertujuan mewujudkan pertahanan wilayah. Sedangkan tugas pokok pemerintah daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Pada implementasinya, pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan prakondisi aman dan tentram. Perwujudan kondisi aman dan tenteram itu adalah tugas dari komando kewilayahan bersama aparat pemerintahan.

20 Kg Narkoba Jenis Baru Bernilai Miliaran Siap Edar Digagalkan Polisi di Makassar

"Berangkat dari pertimbangan dan pemahaman tersebut, TNI AD secara terus menerus menata organisasi, dan salah satu di antaranya, pemekaran Kodam VII/Wirabuana menjadi Kodam XIII/Merdeka dan Kodam XIV/Hasanuddin," katanya. 

Sebelumnya, Kodam VII/Wirabuana yang memiliki wilayah tugas di Pulau Sulawesi, lalu dilakukan peleburan Kodam VII menjadi Kodam XIII/Merdeka untuk wilayah tugas Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo pada 2016. Secara otomatis, Kodam XIV/Hasanuddin memegang wilayah tugas Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. 

Menteri PPPA: Pemkab Wajo Contoh Keberhasilan Tekan Angka Perkawinan Anak

"Secara historis, komando kewilayahan ini cikal bakalnya dari Kodam XIV/Indonesia Timur yang membawahi Sulawesi dan Maluku yang dibentuk tahun 1950 lalu atas respons pemerintah dan TNI dalam mengatasi aksi pemberontakan dan aksi bersenjata saat itu," kata Mulyono. 

Pada tahun 1957, katanya, teritorium VII/Indonesia Timur dilikuidasi menjadi empat Kodam, di antaranya Kodam XIV/Hasanuddin, Kodam XIII/Merdeka. Dua komando wilayah itu membagi tugas untuk mengawal Pulau Sulawesi.

Kemudian, pada 1985 diadakan reorganisasi di lingkungan ABRI yang menyederhanakan 17 Kodam se-Indonesia menjadi 10 Kodam berdasarkan kebutuhan dan hakikat ancaman saat itu. Menurut Mulyono, keberadaan kodam-kodam, terutama di luar Jawa kala itu, dianggap tidak efisien, baik dari segi penggunaan dan pemusatan kekuatan maupun dari segi anggaran pertahanan. 

"Saat itu, keberadaan Kodam Hasanuddin dan Kodam Merdeka dianggap sudah tidak efektif lagi untuk mewujudkan konsepsi pertahanan pulau utama. Inilah yang mendasari likuiditas kedua Kodam itu disatukan menjadi Kodam VII/Wirabuana," katanya. 

Namun, seiring semakin meningkatnya kompleksitas tantangan dan ancaman di wilayah Sulawesi bagian utara dan selatan, serta optimalisasi kendali organisasi, efisiensi dan efektivitas pembinaan satuan, TNI AD mengembalikan operasional Kodam XIII/Merdeka pada 2016. 

"Hal ini membawa konsekuensi TNI AD harus mengembalikan Hasanuddin di Sulawesi bagian selatan. Kodam XIV/Hasanuddin resmi beroperasi hari ini," katanya.

Ayam Jantan dari Timur

Menurutnya, wilayah Sulawesi bagian selatan memiliki sejarah yang besar dalam perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Sultan Hasanuddin berperan sebagai pahlawan nasional dalam memperjuangkannya. 

"Oleh karena itu, penggunaan kembali nama Kodam XIV/Hasanuddin juga dilakukan sebagai penghormatan kepada Pahlawan Nasional Sultan Hasanuddin Tumenanga Ri Balla Pangkana, Raja Gowa, Sulawesi Selatan," ujarnya. 

"Beliau adalah salah satu bangsawan pemimpin perlawanan terhadap penjajah yang dengan gagah berani menghadapi penjajah. Bahkan, karena keberaniannya, beliau oleh Belanda kala itu dijuluki sebagai De Haantjes van Het Oosten, yang artinya Ayam Jantan dari Timur," jelasnya. 

Secara geografis, wilayah tugas Kodam XIV/Hasanuddin mencakup wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Wilayah itu juga sudah dinyatakan sebagai pusat ekonomi di kawasan timur Indonesia sehingga banyak dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung.

"Hal ini selaras dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun sentra-sentra ekonomi di wilayah pinggiran dan terpencil serta tidak lagi bersifat Jawa sentris tetapi bersifat Indonesia sentris," katanya. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya