TUTUP
TUTUP
NASIONAL

Mantan Pimpinan KPK Jadi Penasihat di Bakamla RI

Bibit Samad diangkat sebagai Penasihat Bidang Pengawasan Bakamla RI.
Mantan Pimpinan KPK Jadi Penasihat di Bakamla RI
Kepala Bakamla Laksdya Ari Soedewo bersama Bibit Samad Rianto (Bakamla RI)

VIVA.co.id – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto, resmi diangkat sebagai Penasihat Bidang Pengawasan Badan Keamanan Laut (Bakamla RI) oleh Kepala Bakamla RI, Laksdya Ari Soedewo, di Kantor Pusat Bakamla, Jakarta, Jumat, 7 April 2017.

Bibit Samad Rianto sebelumnya merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal Polisi. Ia menjabat Wakil Ketua KPK periode 2007-2011. Bersama Chandra M Hamzah, Bibit membawahi bidang penindakan di KPK.

Saat ini, mantan Kapolda Kalimantan Timur itu aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan dan terus aktif kampanye antikorupsi di Indonesia. Di samping  mengajar sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Tanah Air. Setelah lama pensiun sebagai penegak hukum, Bibit kini dipercaya sebagai Penasihat Bidang Pengawasan Bakamla RI.

"Karakter, pengalaman, dan pengabdian Bibit Samad Rianto kepada bangsa dan negara yang sangat mengagumkan itu kini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangsih dan perubahan bagi Bakamla RI ke arah yang lebih baik," kata Kapten Marinir Mardiono, Kasubbag Bakamla RI, dalam keterangan persnya, di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini, dua pejabat Bakamla RI tertangkap tangan KPK menerima suap dari seorang pengusaha terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut. Mereka adalah Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksma TNI Bambang Udoyo dan Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla, Eko Susilo Hadi.

Mereka dituduh menerima suap dalam pengadaan lima unit alat monitoring satelit di Bakamla, yang rencananya akan digunakan di Tarakan, Ambon, Kupang, Semarang, dan Jakarta. Nilai pagu proyek tersebut mencapai Rp402.710.273.000, dengan nilai harga perkiraan Rp402.273.025.612. Sumber dana proyek itu berasal dari APBN-P 2016.

KPK juga menetapkan pihak swasta sebagai pihak pemberi, yakni Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah, serta dua pegawainya Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus. (mus)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP