- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id – Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menyeret Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjabat Presiden RI tahun 2004-2014, dalam sidang korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 6 April 2017.
Di hadapan majelis hakim, Anas menyebut SBY pernah mengarahkan kepada fraksi Partai Demokrat supaya mengawal program pemerintah.
"Dan memang ada arahannya dari Ketua Pembina Partai Demokrat, kebetulan dijabat oleh Presiden, agar didukung fraksi dan koalisi. (Proyek e-KTP) yang saya tahu kebijakan dan programnya, tapi pengadaannya saya tidak tahu," kata Anas bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.
Anas ketika itu menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat, setelah terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat. Ia undur diri dari DPR dan Ketua Fraksi digantikan Jafar Hafsah.
Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar kemudian mencecar Anas, apakah pernah memberikan instruksi khusus terkait pembahasan anggaran e-KTP di DPR.
Anas menegaskan tidak pernah ada perintah khusus soal itu. Dia hanya meneruskan 'permintaan' Presiden ketika itu kepada anggota Partai Demokrat di DPR.
"Tidak ada pesan dan atensi khusus, karena waktu itu tidak ada laporan atensi khusus," kata Anas.
Anas juga mengatakan tidak mengetahui soal pembahasan anggaran e-KTP, karena menjadi anggota Komisi X DPR. Sedangkan e-KTP dibahas di Komisi II DPR RI selaku mitra dari Kementerian Dalam Negeri.
"Saya waktu itu anggota Komisi X, kalau e-KTP Komsi II. Saya jadi Ketua Fraksi (Partai Demokrat) Oktober 2009. Kemudian saya mundur anggota DPR, Juni 2010 setelah terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat," ujarnya. (ase)
Yasonna Dorong Forum Pengembalian Aset Korupsi Century dan e-KTP di Forum AALCO
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, Indonesia punya pengalaman pengembalian aset hasil pidana korupsi dari luar negeri.
