- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA.co.id – Mantan Anggota Komisi II DPR dari Partai Hanura, Miryam S Haryani dijerat sebagai tersangka pemberi keterangan palsu di bawah sumpah terkait perkara korupsi e-KTP. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi memungkinkan untuk menjerat Miryam dalam kasus pokoknya, yakni korupsi e-KTP.
"Untuk indikasi keterlibatan MSH dalam konteks yang lain kami masih butuh waktu fakta-fakta persidangan yang ada," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu malam, 5 April 2017.
Untuk diketahui, pada perkara 'keterangan palsu', Miryam dijerat KPK dengan Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Saat ini kami punya dua alat bukti yang cukup untuk Pasal 22 Juncto Pasal 35 terkait dengan indikasi keterlibatan dan konteks yang lain akan melihat fakta persidangan," ujar Febri.
Untuk diketahui, pada keterangannya Miryam pernah menceritakan kepada penyidik KPK bahwa proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun itu adalah 'bancakan' Partai Golkar dan Demokrat.
Namun BAP itu dicabut Miryam pada persidangan Irman dan sugiharto yang digelar 16 Maret 2017 lalu. Ia mengaku mendapatkan tekanan saat menjalani pemeriksaan di KPK.
Miryam kemudian dikonfrontir oleh penyidik KPK yang memeriksanya saat proses penyidikan. Menurut penyidik, dalam BAP Miryam di KPK, telah merincikan aliran dana proyek e-KTP. Bahkan, Miryam sendiri yang menulis rincian bagi-bagi 'jatah' proyek e-KTP.
Sayangnya, usai dikonfrontir, Miryam mengaku tetap mencabut semua BAP-nya di KPK. Ia berdalih saat pemeriksaan di KPK merasa tertekan. (mus)
Yasonna Dorong Forum Pengembalian Aset Korupsi Century dan e-KTP di Forum AALCO
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, Indonesia punya pengalaman pengembalian aset hasil pidana korupsi dari luar negeri.
