- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, bersaksi di sidang perkara korupsi e-KTP – khususnya tentang pembahasan proyek e-KTP, yang disebutkannya berlangsung di ruang Fraksi Partai Demokrat di DPR.
"Di ruangan Mas Anas (Anas Urbaningrum, Mantan Ketua Umum Partai Demokrat)," kata Nazar di Pengadilan Tipikor soal pembahasan proyek itu di Jakarta, Senin 3 April 2017.
Nazar mengungkapkan, pertemuan tersebut terjadi pada tahun 2009 yang mana Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono dan Mustoko Weni menghadap kepada Ketua Fraksi Anas Urbaningrum.
"Mereka menceritakan proyek e-KTP butuh anggaran Rp6 triliun lebih," ujar Nazaruddin.
Nazar mengungkapkan, dalam pertemuan di ruang Fraksi Demokrat itu dibahas cara untuk mendapatkan anggaran besar yang diketahui membutuhkan dukungan dari DPR dan Kementerian Keuangan.
Kemudian Ignatius Mulyono dan Mustoko Weni mengatakan akan ada pengusaha yang bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong yang akan mengawal anggaran. Andi Narogong sendiri merupakan rekanan lama dari Kementerian Dalam Negeri.
"Besoknya Andi dibawa ke ruang Fraksi Demokrat di lantai 9. Andi jelaskan bahwa dia sudah lama bekerja dengan Kemendagri. Dia yakinkan Mas Anas bahwa dia sanggup untuk melaksanakan proyek, asal ada anggarannya," ujar Nazarudddin lagi.
Setelah pertemuan tersebut, Anas menyetujui Fraksi Demokrat mendukung hal itu. Selanjutnya menurut Nazaruddin, Anas memanggil anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat yang bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR dan melakukan koordinasi dengan Ketua Banggar yang saat itu dipimpin Politikus Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng.
"Kami dari Demokrat yang usulkan supaya proyek e-KTP jalan," katanya. (ren)
