- Eduward Ambarita - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas keterlambatan perekaman data penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.
Terkuaknya kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, membuat waktu sejumlah pejabat yang mengurusi perekaman data itu tersita sehingga jadwal pendistribusian terhambat.
"Saya mohon maaf selama dua tahun ini masih ada 4,5 juta WNI yang sudah lengkap datanya tapi belum dapat menerima blanko e-KTP karena habis. Karena tender 2016 saya batalkan walaupun ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) tidak mengurangi anggaran," kata Tjahjo di Balai Kota Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017.
Dari 257 juta penduduk di Indonesia, menurut Tjahjo, pihaknya menargetkan sebanyak 178 juta orang akan terdata untuk memiliki e-KTP. Target itu masih menunggak 25,9 juta orang untuk secara keseluruhan warga yang memenuhi syarat dapat memiliki data tunggal seumur hidup. "Per April (tahun ini) kami cetak 7 juta. Setiap tahun akan kami tambah-tambah lagi," ujarnya menambahkan.
Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, ada sejumlah kendala saat pemerintah hendak meminta data penduduk untuk perekaman e-KTP. Kendala itu, kata Tjahjo, tidak hanya berasal dari pemerintah, melainkan juga ada berbagai indikasi kecurangan yang dilakukan oknum masyarakat untuk menggandakan indentitasnya.
Menurut Tjahjo, tindak pindana itu seperti beberapa kasus yang telah diungkap Kepolisian, dengan memanfaatkan identitas ganda untuk berbagai aksi kriminal. "Seperti WNI yang terlibat dalam pembunuhan tokoh Korea Utara di Malaysia. Dia punya e-KTP di Tangerang Selatan lalu punya lagi e-KTP di DKI," ujar Tjahjo.
"Dulu juga pernah diberitahu oleh Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Ada kasus satu orang mempunyai 159 e-KTP asli. Itu pekerjannya untuk membobol ATM dan membuka rekening." (mus)
INFOGRAFIK: Cara Buat KTP Digital
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan rencana penggantian e-KTP fisik dengan KTP Digital atau disebut dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
