- Antara
VIVA.co.id – Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR, Teguh Juwarno, mengungkapkan bahwa Ketua Fraksi di DPR punya andil besar dalam menentukan anggaran sebuah proyek yang diusulkan pemerintah. Termasuk penentuan anggaran proyek e-KTP tahun 2011-2013 senilai Rp5,9 triliun.
"Pada umumnya demikian. Sebagai contoh, ketika kami susun Undang-Undang Pemilu, fraksi buat kebijakan kami harus menganut sistem pemilihan terbuka dan itu udah keputusan fraksi," kata Teguh kepada Majelis Hakim saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 23 Maret 2017.
Dalam surat dakwaan yang disusun jaksa KPK kepada dua mantan pejabat Kemendagri itu, juga menyebut mantan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, mantan Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum dan Jafar Hafsah terlibat kasus e-KTP. Bahkan disebutkan juga ketua fraksi memiliki andil yang besar untuk memuluskan anggaran proyek e-KTP.
Sebelumnya, Irman dalam persidangan mengaku pernah melakukan pertemuan dengan Setya Novanto sebanyak 2 kali terkait dukungan anggaran e-KTP tersebut. Pertemuan pertama itu dilakukan di Hotel Grand Melia, Kuningan.
Pada pertemuan itu, ungkap Irman, ada dia sendiri, Sugiharto, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini, dan Andi Narogong. Pertemuan itu juga dikuatkan dengan kesaksian Diah di muka persidangan.
Pertemuan kedua berlangsung di ruangan Ketua Fraksi Partai Golkar, di lantai 12 Gedung DPR, yang dihadiri Irman, Sugiharto, Andi Narogong dan Novanto. Pada pertemuan kedua itu, kata Irman, Novanto menegaskan dukungannya dengan mengkoordinasikan ke ketua fraksi partai lainnya.
Pertemuan-pertemuan selanjutnya, terang Irman, hanya dilakukan Andi Narogong dan Novanto.
Kedati demikian, Novanto sudah berkali-kali menegaskan tidak terlibat kasus e-KTP. Novanto yang saat ini menjabat Ketua DPR RI juga mengaku tak mengenal Sugiharto dan Irman. Tapi dia mengaku pernah bertemu andi Narogong dalam urusan jual beli kaos partai untuk kampanye.
Bukan cuma Ketua Fraksi, jaksa juga menelisik soal peran Pimpinan Badan Anggaran DPR RI kepada Teguh mengenai pengawalan anggaran. "Yang mengetahui mengenai anggaran itu ada di badan anggaran," kata Teguh. (ren)
