DPR Minta Pemerintah Beri Keadilan ke Petani Kendeng

Aksi para petani asal pegunungan Kendeng Jawa Tengah saat menyemen kaki mereka di depan Istana Negara baru-baru ini.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

VIVA.co.id – Sejumlah petani asal Kendeng, Rembang, Jawa Tengah melakukan aksi menyemen kaki di depan Istana Negara. Aksi ini mereka lakukan untuk menolak pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Kawasan Rembang, Jawa Tengah.

8 BUMN Ini Sepakat Akselerasi Capai Target Penurunan Emisi Karbon

Terkait itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa seharusnya pemerintah mengutamakan dialog untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Agar tak lagi ada aksi demo-demo mengecor kaki dengan semen yang dinilai sebagai bentuk tindakan yang cukup ekstrem.

"Pemerintah harus mengutamakan dialog. Jadi saya kira tidak perlu terjadi langkah-langkah seperti itu lagi (aksi demo dengan mengecor kaki)," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 21 Maret 2017. 

Persaingan Makin Ketat, Semen Indonesia Perkuat Rantai Pasok

Fahri berujar, seharusnya para petani tersebut mendapat keadilan. Sebab, sidang peninjauan kembali Mahkamah Agung memenangkan gugatan petani pegunungan Kendeng dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap PT Semen Indonesia.

Kemenangan tersebut berimplikasi bahwa izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk PT Semen Indonesia harus dibatalkan.

Dirut Semen Indonesia, Sosok Profesional Segudang Prestasi

"Mereka memenangkan itu (gugatan). Jadi harus ada keadilan prisnsipnya. Agar ada kepuasan dari petani di Kendeng," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. 

Diketahui, meski dengan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap memenangkan para petani namun nyatanya, pemerintah provinsi Jawa Tengah tetap kembali mengeluarkan izin lingkungan yang baru untuk pendirian pabrik semen. 

Imbasnya, penolakan keberadaan pabrik semen di Kabupaten Rembang pun kembali terjadi. Mereka melakukan aksi cor kaki di depan Istana Presiden. Namun hingga saat ini belum ada respons dari Presiden Jokowi.

Mereka meminta Presiden Jokowi segera mencabut izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan menghentikan kegiatan penambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya