- ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
VIVA.co.id – Persoalan pengadaan blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dikhawatirkan berimbas terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahap tiga yang digelar Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri diharapkan segera menyelesaikan lelang pengadaan blangko.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, menilai Kemendagri harus secepatnya memutuskan lelang pengadaan blangko agar bisa mendistribusikan ke daerah yang masih banyak kekurangan.
"Ini kan persoalan di proses lelang. Sebelumnya, dua kali lelang tapi gagal. Ya memang kalau perusahaan enggak layak, bagaimana mau diloloskan. Tapi, kami harap Kemendagri segera menyelesaikannya," kata Riza saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa, 21 Maret 2017.
Riza mengatakan waktu yang masih panjang untuk pelaksanaan pilkada serentak 2018 harus dimaksimalkan Kemendagri. Apalagi target yang seharusnya dilakukan di pilkada serentak 2017, diundur ke pilkada serentak tahun depan.
"Kalau lelang segera diputuskan dua bulan ini, siapa yang dapat. Insya Allah saya optimis pilkada 2018 sudah bisa. Itu kan di aturannya dimulai. Harusnya kan Pilkada serentak 2017. Ini kan kemauan Kemendagri, jadi harus maksimal," lanjut politisi Gerindra itu.
Ditambahkan Riza, angka kekurangan blangko di berbagai daerah masih banyak. Angka kekurangan ini harus diatasi mengingat target penduduk yang wajib mmiliki e-KTP mencapai lebih 178 juta.
"Soal blangko ini jutaan jumlahnya di daerah yang kehabisan. Ada 178 juta lebih yang wajib punya e-KTP. Kekosongan blangko di beberapa daerah ada puluhan ribu," tuturnya.
Saran Riza kepada Kemendagri agar tetap fokus melakukan perekaman data kepada masyarakat. Kemendagri diminta melakukan evaluasi agar lebih cermat dalam merencanakan kebijakan menyangkut kepentingan masyarakat.
Ia meminta agar Kemendagri juga melakukan sosialisasi kepada petugas dukcapil di seluruh daerah. Diingatkan Riza, persoalan warga negara Indonesia di luar negeri yang belum memiliki e-KTP harus jadi perhatian.
"Sembari proses lelang ditunggu, Kemendagri aktif perekaman data. Sosialisasikan nih ke Dukcapil di seluruh daerah. Saya masih optimis bisa selesai karena ini kan target sebenarnya untuk Pemilu 2019 yang wajib e-KTP," tuturnya.
Seperti diberitakan, perkara kasus korupsi e-KTP berimbas terhadap proses pengadaan blangko e-KTP. Berbagai daerah mengeluhkan kekurangan blangko seperti Sulawesi Selatan yang pada pilkada serentak 2018 akan menggelar pemilihan di 12 daerah.
Ketua Divisi Sosialisasi Hukum dan HAM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Faisal Amir mengatakan, sengkarut e-KTP dikhawatirkan berimbas terhadap persiapan pilkada di Sulsel. Hal ini, mengingat masih banyak masyarakat yang belum terdata, sehingga berpengaruh terhadap 700 ribu warga belum mendapatkan blangko e-KTP.
"e-KTP ini kan syarat dari keteraturan data penduduk, dan itu syarat utama pendataan DPT (daftar pemilih tetap)," kata Faisal di Makassar, Kamis, 16 Maret 2017. (ren)
