TUTUP
TUTUP
NASIONAL

Gamawan dan Chairuman Beda Keterangan Soal Anggaran E-KTP

Saat penganggaran, Gamawan Mendagri dan Chairuman Ketua Komisi II DPR.
Gamawan dan Chairuman Beda Keterangan Soal Anggaran E-KTP
Mantan Mendagri Gamawan Fauzi jadi saksi Sidang Kasus Korupsi e-KTP. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

VIVA.co.id – Perbedaan keterangan soal anggaran proyek pengadaan e-KTP sempat terjadi dalam persidangan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto dan Irman, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 16 Maret 2017. Masing-masing saksi yang berbeda keterangan itu, yakni mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dengan mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap.

Awalnya, Gamawan mengatakan Komisi II DPR RI periode 2009-2014 mengusulkan perubahan sumber anggaran proyek e-KTP tahun 2011-2013, dari anggaran rencana berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri jadi dibiayai dengan rupiah murni, atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"DPR minta supaya diupayakan dengan anggaran APBN murni karena sebelumnya ada PHLN," kata Gamawan saat bersaksi dalam sidang terdakwa Irman dan Sugiharto.

Menurut Gamawan, hal itu disepakati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI. Namun, Chairuman justru mengatakan Kementerian Dalam Negeri lah yang usulkan perubahan sumber anggaran itu

"Setahu saya itu bukan usulan Komisi II. Itu adalah usul pemerintah," kata Chairuman yang duduk di kursi saksi.

Menurut Chairuman, semua anggaran merupakan usul pemerintah untuk selanjutnya dibuat pagu anggaran. Selanjutnya, usulan pemerintah melalui Kemendagri itu dibahas untuk kemudian dibuat kesimpulan.

"Karena yang tahu anggaran itu kan pemerintah. Mereka bicara dulu di antara pemerintah, Kemendagri, Kemenkeu, baru diajukan ke kami. Dari pagu, nanti disampaikan dalam pidato Presiden untuk pengajuan anggaran," kata Chairuman.

Namun dalam dakwaan KPK disebutkan bahwa Gamawan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang isinya meminta agar mengubah sumber pembiayaan proyek penerapan KTP berbasis NIK yang semula dibiayai dengan menggunakan PHLN menjadi bersumber dari anggaran rupiah murni.

Perubahan sumber pembiayaan proyek penerapan KTP berbasis NIK tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI.

Karena keterangan Gamawan berbeda dengan dakwaan, hakim langsung mengonfirmasi siapa anggota Komisi II yang mengusulkan perubahan sumber anggaran itu. Tapi Gamawan mengaku tidak ingat.

"Lebih dari 50 anggota, tidak ingat satu-satu siapa yang bicara. Artinya sudah keputusan bersama karena itu dalam rapat," kata Gamawan. (ren)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP