TUTUP
TUTUP
NASIONAL

Saksi: Alat Saya Canggih, Tapi Kalah Tender E-KTP

'Saya ditendang, gugur tanpa melihat ini itu,' kata saksi.
Saksi: Alat Saya Canggih, Tapi Kalah Tender E-KTP
Sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 9 Maret 2017. (VIVA/Edwien Firdaus)

VIVA.co.id – Direktur Utama PT Karsa Wira Utama, Winata Cahyadi, menduga adanya kongkalikong dalam tender proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2013. Anggaran proyek tersebut senilai Rp5,9 triliun.

Hal itu seperti diungkapkan Winata ketika menjadi saksi sidang kasus korupsi e-KTP, yang mendakwa mantan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 16 Maret 2017.

Menurut Winata, perusahaannya “disikut” ketika ikut tender e-KTP, karena alat yang digunakan tidak masuk dalam spesifikasi yang dipatok panitia lelang proyek e-KTP. Padahal, sebut Winata, perusahaannya ketika itu menggunakan alat canggih dan hanya tiga perusahaan di dunia yang memakai itu. Saat itu, pihaknya juga belum mencantumkan harga.

"Kami bentuk konsorsium dengan Peruri, dalam tender itu belum sampai penetapan harga. Tetapi saat saya masukin dokumen buat alat elektronik yang buatan Amerika yang di seluruh dunia cuma dua atau tiga perusahaan pakai. Panitia malah bilang barang ini tidak bisa dipakai, tidak ada listrik, tidak ada power suplay," kata Winata.   

Mendapati perusahaannya digugurkan, Winata ajukan sanggah ke panitia tender yakni Kemendagri. Padahal pada tender proyek e-KTP tahun 2009, kata Winata, perusahaannya sebagai pemenang dan telah sukses sebagai pilot projet alias proyek percontohan proyek e-KTP di enam daerah.

Meski demikian, sanggahan Winata tetap tidak diterima, sehingga dia melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

"Saya ditendang, gugur tanpa melihat ini itu. Saya pada saat itu komplain. saya marah loh, saya kan bisa kerjakan. Kamu bilang saya tidak bisa kerjakan, untuk pilot project yang menang kan saya, di enam daerah saya kerjakan. Akhirnya saya lapor ke KPPU," ujanya.

Peran Andi Narogong

Mendengar kesaksian Winata, Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar-butar menyinggung mengenai peran Andi Agustinus alias Andi Narogong. Hakim Jhon menanyakan kebenaran soal perusahaan yang memenangkan tender harus menggandeng Andi.

"Jadi benar informasi itu?" tanya Hakim Jhon Halasan

"Betul, Yang Mulia. Karena penjelasannya adalah Andi Narogong ini temannya anggota DPR RI," kata Winata.

Dalam pengakuan Irman kepada penyidik KPK, Kemendagri diwakili dirinya, Sugiharto dan tim lelang tender bahwa adanya kesepakatan untuk membantu konsorsium PNRI jadi pemenang lelang tender. Meski terdapat sejumlah ketidakabsahan dalam syarat-syarat yang dimiliki konsorsium PNRI, panitia dimotori Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen proyek terus usaha sampai PNRI menang dan dapat uang proyek senilai Rp5,9 triliun.

Tercatat juga bahwa untuk memuluskan kosorsium PNRI, yang sejatinya dimotori Andi Narogong, panitia lelang sampai mengubah persyaratan sebanyak sembilan kali. Irman selaku mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Sugiharto oleh Jaksa KPK diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi terkait proyek e-KTP. Karena perbuatan kedua terdakwa, negara mengalami rugi hingga sekitar Rp2,3 triliun. (ren)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP