TUTUP
TUTUP
NASIONAL

Kasus E-KTP Berpotensi Hambat Pilkada 2018 di Sulsel

700 ribu warga belum mendapat blanko e-KTP.
Kasus E-KTP Berpotensi Hambat Pilkada 2018 di Sulsel
Ilustrasi perekaman E-KTP (NTARA FOTO/Adwit B Pramono)

VIVA.co.id – Pemilihan kepala daerah, atau pilkada serentak tahap tiga akan digelar Juni 2018 mendatang. Salah satu daerah yang akan menggelar pilkada beberapa kabupaten/kota ada di Sulawesi Selatan.

Namun, perhelatan Pilkada di Sulsel ini terancam terhambat karena kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Ketua Divisi Sosialisasi Hukum dan HAM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Faisal Amir mengatakan, sengkarut e-KTP mulai menghantui persiapan pilkada di Sulsel. Hal ini, mengingat masih banyak masyarakat yang belum terdata, sehingga berpengaruh terhadap 700 ribu warga belum mendapatkan blangko e-KTP.

"e-KTP ini kan syarat dari keteraturan data penduduk, dan itu syarat utama pendataan DPT (daftar pemilih tetap)," kata Faisal di Makassar, Kamis, 16 Maret 2017.

Ia menjelaskan, KPU pusat memang belum mengumumkan secara resmi terkait waktu dan tahapan pilkada serentak 2018. Namun, mengacu undang-undang, pilkada serentak 2018, seharusnya digelar Juni tahun depan.

Pada regulasi tersebut, kata dia, tahapan pilkada dimulai 10 bulan sebelum hari H. "Jadi, kemungkinan kita (KPU) sudah mulai bergerak antara bulan Agustus, September," kata Faisal.

Lebih lanjut, kata dia, pada tahapan awal, KPU akan mengumpulkan Data Penduduk Pemilih Potensial, atau DP4. Melalui DP4 itulah, menurutnya, yang akan dijadikan acuan untuk menetapkan DPT.

"Jadi, kalau e-KTP bermasalah seperti ini, sudah bisa dipastikan pilkada akan terganggu," jelasnya.

Untuk Pilkada 2018, Sulsel akan menyertakan 11 kabupaten/kota dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) provinsi Sulsel. Selain Pilgub Sulsel, ada Pilkada Kota Makassar dan Kota Parepare. Kemudian, Pilkada juga akan digelar di Kabupaten Bone, Wajo, Bantaeng, Sidrap, Pinrang, Jeneponto, Sinjai, dan Enrekang.


Pemprov Sulsel membantah

Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Selatan, Lutfie Natsir membenarkan saat ini, pihaknya membutuhkan 700 ribu blangko e-KTP untuk warga Sulsel. Namun, hal ini tak akan menjadi persoalan saat hari pemungutan suara di Pilkada 2018.

Kata Lutfie, pihak Disdukcapil kabupaten/kota telah memberikan surat keterangan kepada warga yang telah melakukan rekam data. Menurutnya, surat keterangan itu dapat digunakan sebagai pengganti sementara e-KTP.

"Jadi, tidak akan terganggu itu (pilkada dan pilgub). Kan, sudah ada suket (surat keterangan). Itu fungsinya sama saja kan," jelasnya. (asp)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP