- Dian Tami - VIVA.co.id
VIVA.co.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui kesalahannya lantaran sampai saat ini sebanyak 4,5 juta blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik belum selesai tercetak. Namun, Tjahjo mengklaim belum selesainya pencetakan tersebut demi hasil yang lebih baik.
"Soal masih 4,5 juta belum mendapatkan blanko e-KTP, ya salah saya. Tapi itu demi pencetakan yang clean and clear. Tidak ada mark up. Tidak ada masalah di kemudian hari," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2017.
Tjahjo juga menganggap wajar terkait pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan e-KTP yang telah tercetak tidak sesuai kualitasnya dengan anggaran yang telah dikeluarkan.
"Kalau harga e-KTP yang empat ribu di-mark up jadi enam belas ribu, terus hasilnya sejelek itu, ya wajar kalau presiden marah dan kecewa," ujarnya.
Menurutnya, jika anggaran Rp6 triliun tidak terjadi penyalahgunaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, saat ini proses e-KTP sudah selesai. KTP yang tercetak juga mendapatkan hasil yang baik.
"Ya kalau anggaran enam triliun digunakan penuh, saya kira data seluruh penduduk Indonesia sudah rapi. Sudah bagus, e-KTPnya bagus," ujar Tjahjo.
Proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP mengalami gangguan karena adanya persoalan blangko atau surat isian yang habis di sejumlah daerah. Masalah tersebut sempat mendapat sorotan dari Komisi II DPR.
Kemendagri gagal melakukan proses lelang sebanyak 7 juta blangko e-KTP pada Februari 2017 lalu. Alasannya, tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat. Namun, mereka memperkirakan pada Maret 2017, proses lelang blanko e-KTP akan selesai. (ase)
