- VIVA.co.id/ Reza Fajri.
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo diduga memilliki konflik kepentingan terkait kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Faktor Agus yang pernah menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi alasannya.
"Ada indikasi dalam kasus ini konflik kepentingan antara Agus Rahardjo sebagai mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan Kementerian Dalam Negeri," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017.
Karena itu, Fahri meminta Agus mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua KPK. Menurut Fahri, jika Agus tetap menjabat Ketua KPK, maka pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP bisa tercampur konflik kepentingan.
"Saya minta Agus Rahardjo mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPK," politikus PKS itu menegaskan.
Menurut Fahri, dugaan kepentingan Agus Rahardjo dalam proyek e-KTP itu cukup kuat. Dikatakan Fahri, dia juga pernah mendengar Agus memiliki kepentingan terhadap pengusaha.
"Setelah audit BPK menyatakan kasus ini bersih, tetapi begitu Agus Rahardjo menjadi ketua KPK, lalu kasus ini dijadikan kasus korupsi," kata Fahri.
Adapun Ketua KPK Agus Rahardjo pernah memberikan klarifikasi terkait persoalan ini. Diakuinya, LKPP pernah diminta melakukan pendampingan proyek pengadaan e-KTP senilai Rp5,9 triliun. Namun, karena banyak saran LKPP diabaikan Kemendagri dan para pemenang tender saat itu, akhirnya LKPP mengundurkan diri.
"Saran LKPP tidak diikuti. Karena itu LKPP mundur tidak mau mendampingi (lagi). Seingat saya ada beberapa saran dari LKPP, tolong di-cross check ke Pak Setyo Budi, salah satu Direktur di LKPP," kata Agus kepada wartawan melalui pesan singkatnya, Oktober 2016 lalu. (ase)
