- Twitter Presiden Joko Widodo
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengatakan, kosongnya blanko kartu tanda penduduk elektronik di sejumlah daerah yang selama ini dikeluhkan masyarakat, ternyata disebabkan adanya kasus korupsi pengadaan e-KTP. Proyek tersebut diketahui mencapai Rp5,9 triliun.
“Jadi kalau ada masalah kekurangan blanko, keterlambatan, itu imbas dari problem e-KTP itu,” kata Jokowi, sapaan akrab Presiden, saat ditemui di Jakarta International Expo, Jakarta, Sabtu 11 Maret 2017.
Jokowi mengaku, kasus tersebut telah membuat sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ketakutan. Apalagi, ada setidaknya 32 nama pegawai Kemendagri, yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan.
“Kami harus buka juga. Karena masalah e-KTP ini, di Kemendagri semuanya sekarang ragu-ragu. Resah melakukan sesuatu, karena dia takut,” katanya menambahkan.
Jokowi pun menyampaikan permohonan maafnya kepada daerah-daerah yang sampai saat ini belum mendapatkan blanko e-KTP. Bahkan, Jokowi kembali mengungkap kekecewaannya, atas mega skandal penggarongan uang tersebut.
“Habisnya Rp6 triliun, tapi jadinya hanya sebuah KTP. Sistemnya tidak.” (mus)
Bambang Pacul Sebut Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi Kedaluarsa: Motifnya Apa Coba?
Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mempertanyakan motif mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut Jokowi intervensi kasus e-KTP
