- ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
VIVA.co.id – Hingar-bingar kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik alias E-KTP membuat perhatian seluruh warga Indonesia. Apalagi kasusnya sudah digelar sidang di Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017. Sejumlah nama besar disebutkan dalam dakwaan jaksa. Warga yang sudah melakukan perekaman dan belum memiliki E-KTP ikut mencibir.
"Ya, mungkin gara-gara kasus E-KTP sampai saat ini saya belum mengantongi E-KTP karena alasan kehabisan blangko," ujar Ferry Dikson, warga Manado, Jumat 10 Maret 2017.
Kota Manado sendiri sampai saat ini terjadi kekurangan blangko. Sebanyak 146 ribu blangko belum tersedia meski warganya telah memenuhi syarat mendapatkan E-KTP.
Data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Manado menyebutkan, total blangko yang diperlukan berasal dari 84.350 orang yang telah melakukan perekaman data tapi E-KTP tak kunjung jadi, serta 62 ribu warga yang memang belum melakukan perekaman data sama sekali. Kota Manado sendiri memiliki 402 ribu warga wajib KTP.
Kepala Dukcapil Kota Manado Julises Oehlers mengatakan, sejak Juli 2016, memang tidak ada lagi penyaluran blangko E-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, walaupun warga telah melakukan perekaman data, tetap saja fisik E-KTP belum bisa dicetak.
"Terakhir kami dapat sebanyak 4.000 blangko pada Juli 2016. Setelah itu tidak ada lagi. Untuk menyiasati, kami terbitkan surat keterangan sebagai pengganti KTP," kata Julises, tadi pagi.
Ia mengatakan tahun ini pemerintah Manado sudah mengajukan permintaan 17 ribu blangko E-KTP, tapi belum direalisasikan. "Mudah-mudahan bisa dapat lagi karena memang sudah sangat urgen. Belum lagi masyarakat yang terus mendesak kami," ujar mantan Kadis Kebersihan Manado ini.
Gerindra dan PDIP Pertanyakan Urgensi Hak Angket E-KTP
Mereka sarakan kasus korupsi e-KTP sebaiknya dipercayakan kepada KPK.
